Banjir dan Jalan Terbelah, Greenpeace: Setop Sementara Pembangunan IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Greenpeace mendesak Pemerintah untuk menyetop sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai kajian tentang daya dukung lingkungan dan sosial dikerjakan dengan baik (proper).

Hal ini menyusul banjir di penyangga yang kerap terjadi, serta terbaru adalah Jalan Samboja-Sepaku sebagai akses utama menuju IKN, terbelah akibat longsor.

Baca juga: Jalan Menuju IKN Terbelah, BBPJN Kaltim Bakal Pasang Jembatan Bailey

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Senin (23/12/2024).

"Hentikan dulu pembangunan IKN. Pemerintah harus buat masterplan atau rencana induk yang betul-betul memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, ada dokumen komprehensif tentang daya tampung dan daya dukung lingkungan," tutur Rio.

Dalam catatan Greenpeace, banjir di penyangga IKN tahun 2024 ini sudah terjadi empat kali. Sementara tahun 2023 lalu terjadi sebanyak tiga kali.

Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam tiga tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan.

Baca juga: Kementerian PU: Basilika IKN Merupakan yang Pertama di Indonesia

Kata Rio, penghentian sementara pembangunan IKN perlu dilakukan, mengingat perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan semakin nyata.

Apalagi menilik rencana Pemerintah yang akan menggeber pembangunan gedung-gedung yang dirancang melengkapi ekosistem Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif serta hunian ASN hingga operasional pada tahun 2028-2029 mendatang.

Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan menerabas tutupan hutan. Meskipun, lahan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman industri (HTI) yang tidak sama dengan hutan alami, namun tetap saja berdampak pada daya dukung lingkungan sekitarnya.

"Tutupan hutan alami sudah tidak ada, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah diganti jadi HTI. Hutan alami dibuka jadi HTI, meskipun tidak sama dengan hutan alam, ini sangat berdampak pada lingkungan," cetus Rio.

Baca juga: Masjid Negara IKN: Tembus 40 Persen Menuju Idul Fitri 2025

Mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI), dalam kurun waktu tiga tahun (2018-2021) saja, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14.010 hektar di antaranya berada di hutan produksi.

Kemudian, 3.140 hektar di Area Penggunaan Lain (APL), sisanya 807 hektar di Tahura, 9 hektar Hutan Lindung, dan 15 hektar di area lainnya.

Sementara sepanjang 2022 sampai Juni 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar.

Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 2024.

Rio menengarai, deforestasi di IKN yang demikian masif, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran.