Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Rudy Rachmat Nugraha menegaskan TNI membuka kerja sama kemitraan atau kolaborasi dengan sektor swasta untuk pengembangan teknologi pertahanan.
Teknologi ini termasuk chip yang mendukung sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Pengembangan teknologi chip menjadi elemen kunci dalam Smart Defense System, terutama untuk mendukung interoperabilitas antar-matra (darat, laut, udara) dan sistem pengawasan berbasis teknologi.
Baca juga: Juli 2025, Kalsel Terpisah dari Wilayah Pertahanan Kodam VI Mulawarman
"Kami tengah mengembangkan strategi pertahanan non-konvensional untuk mengatasi tantangan geografis di wilayah perbatasan," ujar Rudy menjawab Kompas.com, Rabu (16/4/2025).
Salah satu inisiatif utama adalah pemanfaatan teknologi seperti drone dan patroli udara untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.
Menurut Rudy, ada beberapa wilayah yang sulit ditempatkan personel secara fisik, sehingga Kodam VI Mulawarman mengandalkan teknologi seperti drone dan teknologi lainnya.
Oleh karena itu, Pangdam pun menegaskan keterbukaan terhadap ide dan teknologi baru dari pihak swasta.
“Siapapun yang punya teknologi, kami sangat terbuka untuk berdiskusi jika memang cocok, karena menjaga kedaulatan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Baca juga: Strategi Pertahanan IKN, Kodam Mulawarman Fokus Kemandirian Logistik
Peluang ini mencakup pengembangan teknologi chip untuk sistem pertahanan cerdas, seperti sensor, sistem komunikasi, dan pengolahan data real-time yang mendukung operasi militer di wilayah perbatasan.
Adapun dukungan Kodam VI/Mulawarman terhadap pengamanan IKN dan wilayah perbatasan mencakup implementasi Smart Defense System yang direncanakan oleh Markas Besar TNI.
Sistem ini mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pertahanan.
Saat ini, Kodam Mulawarman fokus pada pengamanan fisik dengan memanfaatkan alutsista yang ada, sambil membangun postur kekuatan sesuai arahan Mabes TNI.
“Konsep pengamanan dan alutsista tidak dilakukan secara independen oleh Kodam, melainkan mengikuti kebijakan dari Jakarta,” jelas Pangdam.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya