Mengenal Aplikasi Layanan ASN Pindah ke IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan langkah strategis untuk mempermudah proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, BKN telah meluncurkan layanan khusus dalam platform ASN Digital yang diberi nama Layanan ASN Pindah ke IKN.

"Layanan ini merupakan layanan yang berfungsi untuk memproses kepindahan ASN mulai dari pengusulan oleh masing-masing instansi sampai dengan ASN masuk pada Kawasan IKN," jelas Zudan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Tampung 11.000 Pegawai, Perkantoran di IKN Tuntas Juni

Dia menjelaskan, di dalam fitur tersebut, ASN bisa mengisi data asal kementerian atau lembaga, penempatan, hingga blok rumah susun yang jadi tempat tinggal di IKN.

"Sambil nanti menunggu dari rencana kapan akan dilaksanakan (pemindahan ASN ke IKN), secara sistem sudah kami siapkan," ucap Zudan.

Platform ASN Digital ini dirancang untuk menyederhanakan dan mendigitalisasi seluruh alur proses kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Platform ASN Digital, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Platform ini dirancang sebagai solusi berbasis teknologi untuk mengelola berbagai aspek pemindahan ASN, mulai dari perencanaan, seleksi, hingga pembaruan data.

ASN Digital adalah ekosistem layanan digital yang dikembangkan oleh BKN untuk mengelola manajemen kepegawaian ASN secara terintegrasi, berbasis teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan otomasi.

Baca juga: Ditunda Lagi, Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Arahan Prabowo

Platform ini mencakup aplikasi web dan mobile yang dapat diakses oleh ASN secara individu maupun instansi pemerintah.

Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data ASN, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan digitalisasi manajemen kepegawaian.

Dalam konteks pemindahan ASN ke IKN, ASN Digital berfungsi sebagai alat utama untuk memfasilitasi proses relokasi, memastikan data ASN terintegrasi secara real-time, dan mendukung transformasi budaya kerja yang agile, tech-savvy, dan berbasis smart governance.

Platform ini terhubung dengan sistem Indonesia Government (INAGOV), memungkinkan kolaborasi lintas instansi seperti Kementerian PANRB, Kementerian PU, dan Otorita IKN.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan proses pengusulan dan administrasi kepindahan dapat berjalan lebih efisien dan transparan bagi instansi maupun ASN yang bersangkutan.

Baca juga: IKN Tambah 30 Tower Rusun ASN Baru, Bisa Tampung 5.400 Orang

Selain fokus pada pemindahan ASN ke IKN, rapat kerja tersebut juga membahas pentingnya digitalisasi pemerintahan hingga tingkat desa.

Transformasi digital pemerintah secara menyeluruh mencakup peningkatan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, dan perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan transformasi digital ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).

Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang memberdayakan desa sebagai motor utama transformasi digital yang berkelanjutan dan merata.

Baca juga: Tahun 2026, Pemerintah Akan Petakan Ulang ASN yang Pindah ke IKN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan dukungan Komisi II terhadap skema pemindahan ASN yang dilakukan secara bertahap berdasarkan timeline yang terukur dan pasti, dengan mempertimbangkan kesiapan hunian dan infrastruktur perkantoran di IKN.

Komisi II juga mendorong Kementerian PANRB untuk mempercepat transformasi digital pemerintah hingga tingkat desa, sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045.

Pemanfaatan tata kelola digital diharapkan menjadi prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.