Habis Blokir, Terbitlah Tender Proyek Baru Rp 3,4 Triliun di IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bergerak cepat dengan mengumumkan rencana tender sejumlah proyek pembangunan baru di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dengan nilai mencapai Rp 3,4 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahap pertama Otorita IKN senilai Rp 5,3 triliun kini telah aktif alias bebas dari blokir.

Sebagian besar dana tersebut akan segera dialokasikan untuk memproses lelang berbagai paket pekerjaan strategis.

Fokus utama tender yang akan bergulir Mei 2025 senilai Rp 3,4 triliun ini adalah pembangunan infrastruktur jalan di kawasan KIPP.

Baca juga: Pemdasus IKN Segera Dibentuk, Apa Kewenangannya?

Proyek ini meliputi pembangunan jalan di zona KIPP 1A, 1B, dan 1C, yang merupakan bagian penting dalam menunjang konektivitas dan mobilitas di ibu kota negara baru ini.

Pembangunan jalan ini akan melengkapi infrastruktur yang sebelumnya telah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

“Yang baru sama sekali, yang mulai dengan tender, dilakukan oleh otorita. Ini sudah ada DIPA yang pertama sebesar Rp 5,3 triliun, itu sudah dibuka blokirnya semua. Ada paket-paket pekerjaan yang sudah ditenderkan pengadaan barang dan jasanya," ujar Basuki menjawab pertanyaan Kompas.com.

Dia mengharapkan, pertengahan Mei sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan.

Selain pembangunan jalan, Otorita IKN juga akan segera memulai proses tender untuk penataan kawasan Sepaku.

Baca juga: Mei 2025, Tender Proyek Baru di IKN Bergulir

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan IKN secara holistik, termasuk menata kawasan penyangga agar tidak menjadi area yang kurang terencana.

Proses tender untuk proyek-proyek senilai Rp 3,4 triliun ini diharapkan dapat berjalan lancar, dengan target penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025.

Dengan bergulirnya tender proyek-proyek baru ini, pembangunan tahap kedua IKN semakin menunjukkan akselerasi.

"Kami optimistis dengan ketersediaan anggaran yang jelas dan proses tender yang transparan, target pembangunan infrastruktur utama di ibu kota negara baru ini akan tercapai sesuai dengan rencana, membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan Kalimantan Timur," tuntas Basuki.