Mei 2024 "Groundbreaking" Ke-6 IKN, Fokus Sektor Pendidikan

Hal ini sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang selalu menekankan bahwa pembangunan di IKN merupakan transformasi budaya.

"Insya Allah Mei 2024. Karena Mei merupakan bulan Kebangkitan Nasional, semuanya sedang berproses," ungkap Bambang, usai membersamai Jokowi selama dua hari kunjungan kerja 29 Februari-1 Maret 2024, di IKN, Jumat (1/3/2024).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, tahap pertama pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan diwujudkan tahun 2024 dengan ekosistem yang lengkap.

Dengan luas kawasan sekitar 1.000 hektar, tahap pertama KIPP IKN ini mencakup Kawasan IA, IB, dan IC yang mengarah pada pengembangan ke wilayah barat.

Selain ada infrastruktur, gedung, dan fitur-fitur penunjang lainnya, juga akan ada fasilitas komersial alias hangout.

Ke depan, groundbreaking berikutnya akan dikurangi dan fokus pada topping off untuk selanjutnya pengisian gedung.

"Jadi mungkin akan shifting, jumlah groundbreaking akan turun. Kami memulai topping off. Setelah rusun ASN, TNI/Polri tadi menyelesaikan tutup atap struktur, kami fokus pada pengisiannya," imbuh Bambang.

Sebelumnya diberitakan, setelah sejumlah negara menyatakan ketertarikannya dan membuat komitmen kerja sama pengembangan IKN seperti Kazakhstan, Australia, Inggris dan lain-lain, kini giliran China dan Malaysia.

Bukan sebatas komitmen kerja sama, kedua negara ini langsung masuk melalui sektor investasi swasta.

Dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, usai peresmian groundbreaking proyek gedung Bank BUMN, Kamis (29/2/2024), Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono mengungkapkan, investor China akan masuk melalui Konsorsium Nusantara.

"Ini berbeda dengan Konsorsium Nusantara yang membangun Hotel Nusantara ya. Investor asal China ini akan membangun hunian vertikal atau apartemen beberapa tower," cetus Agung.

Investor Malaysia pun akan masuk dengan membangun properti serupa berikut sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang akan mereka bangun sendiri.

Dengan demikian, menurutnya, ini merupakan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang tidak ada campur tangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).