IKN, "Legacy" Jokowi yang Sudah Tembus 58 Persen

Jokowi tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang mengeksekusi rencana pembangunan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. 

IKN dibangun berdasarkan sejumlah urgensi yakni sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kemudian kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59 persen terhadap PDB Nasional. Ada juga krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Urgensi lainnya adalah terjadinya konversi lahan besar-besaran dan terbesar di Pulau Jawa, serta pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta.

Dan selanjutnya adalah penurunan daya dukung lingkungan, ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di DKI Jakarta.

IKN dirancang sebagai smart forest city atau kota hutan cerdas dalam lima tahap mulai 2022 hingga 2045. 

Sekitar 75 persen dari total luas lahan IKN 252.600 hektar dialokasikan untuk ruang hijau. Komposisinya 65 persen area dilindungi dan 10 persen area produksi pangan.

Dengan pembangunan IKN ini diharapkan dapat meningkatkan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia pada 2045 senilai 180 miliar dollar AS dengan estimasi 4.811.000 lapangan kerja tercipta.

Dari total Kawasan Stratgeis IKN seluas 252.600 hektar, seluas 196.501 hektar di antaranya merupakan Kawasan pengembangan IKN, dan 56.159 hektar merupakan Kawasan IKN (KIKN).

Sementara Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di mana ekosistem perkantoran seperti Kompleks Istana Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda, Istana Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator berada, seluas 6.671 hektar.

IKN juga memungkinkan 100 persen penduduknya dapat mengakses ruang hijau dan rekreasi dalam 10 menit.

Selain itu, 100 persen penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian, juga diterapkan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sekaligus Plt Deputi Sarana dan Prasana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, progres pembangunan infrastruktur IKN saat ini telah menembus angka 58 persen.

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sementara Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.

Menurut Danis, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan penyelesaian Batch I terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

"Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi. Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024," ujar Danis.

Sementara Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bsia didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI – Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.