Pembangunan Ekosistem Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tuntas 2028

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan target tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Presiden Prabowo penyelesaian pembangunan IKN dibagi menjadi tahun 2025 dan tahun 2028," ujar Basuki saat kunjungan kerjan ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

"Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025," lanjut Basuki.

Sementara penyelesaian pembangunan gedung-gedung kantor untuk pemerintahan atau eksekutif, legislatif atau DPR/MPR, serta yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) tahun 2028.

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga membocorkan informasi terkait badan usaha atau investor yang siap untuk melakukan groundbreaking ke-9.

Menurut dia, sudah ada beberapa investor yang akan melaksanakan prosesi peletakan batu pertama proyek pembangunan, namun sebelum itu harus melaporkan rencana dan kegiatan ini terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.

Basuki juga akan melaporkan progres pembangunan IKN sampai dengan November, baik pembangunan fisik maupun non-fisik.

Sementara itu, hingga November ini, OIKN telah menerima lebih dari 500 letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal.

"500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.

Artinya, minat investasi bukan hanya berasal dari badan usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.