Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Hektar untuk Kantor Kedutaan Besar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyediakan lahan seluas 62,9 hektar untuk diplomatic compound atau kawasan kantor kedutaan.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, saat menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Md Tarikul Islam, di Kantor Otorita IKN pada Rabu (01/10/2025).

"Kawasan ini diperuntukan bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat. Kawasan akan dilengkapi dengan hunian, fasilitas untuk perdagangan dan jasa, sekolah, dan ruang terbuka hijau," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (02/10/2025).

Selain itu, Otorita IKN juga telah menyampaikan kesiapan prasarana untuk mendukung diplomatic compound tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.

"Informasi yang sama akan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada kedutaan besar negara-negara sahabat," jelasnya.

Sementara Duta Besar Bangladesh menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, termasuk rencana pemindahan kantor kedutaan besar dari berbagai negara ke Nusantara.

"Kami siap untuk pindah ke Nusantara, apalagi kami mendengar fasilitas yang disiapkan sangat baik," ujar Tarikul.

Ia juga menekankan potensi besar Bangladesh di sektor pertanian, khususnya produk agro-processing.

"Bangladesh memiliki kekuatan di industri pertanian. Kami berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN," tambahnya.

Rincian Alokasi Lahan Diplomatic Compound

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan, dari total lahan tersebut, sekitar 25,83 hektar dialokasikan untuk green open space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sementara itu, 42,68 hektar lainnya diperuntukkan bagi kantor kedutaan, residensial, dan mixed use.

Kompleks Diplomatik ini dirancang sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi bagi Perwakilan Negara Asing (PNA).

Area ini akan diwujudkan sebagai model pengembangan konsep kota hutan, dengan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan standar internasional.

Komplek ini akan menampilkan berbagai fasilitas terintegrasi, termasuk tempat hiburan, ruang komersial dan ritel, restoran, dan taman.

Selain itu terdapat blok hunian atau residensial terpadu yang berdekatan dengan kantor kedutaan yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan memastikan kelancaran mobilitas bagi personel kedutaan.

Untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan, seiring dengan target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, Basuki berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan gratis.

Otorita IKN akan memberikan lahan gratis untuk 10 kedutaan besar yang bersedia beroperasi di IKN sebelum tahun 2028.

Langkah ini diharapkan dapat menarik minat negara-negara sahabat dan mempercepat proses pemindahan ibu kota.

Basuki menekankan bahwa usulan pemberian lahan gratis untuk kedutaan besar bukanlah hal yang baru. Ia mencontohkan beberapa kedutaan Indonesia di luar negeri yang juga mendapatkan lahan melalui pemberian, selain opsi pembelian.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian lahan untuk kedutaan besar merupakan hal yang umum dalam hubungan diplomatik.

Dengan adanya tawaran lahan gratis ini, diharapkan semakin banyak negara yang tertarik untuk membuka kedutaan besar di IKN.

"Ini akan mempercepat proses pemindahan ibu kota dan mendukung target pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat eksekutif dan yudikatif pada tahun 2028," ujar Basuki kepada Kompas.com.

Berikut adalah rincian alokasi lahan di Diplomatic Compound IKN:

• High Intensity Mixed Use: 1,47 hektar
• Diplomacy: 32,22 hektar
• Greenway: 0,02 hektar
• Commercial: 1,13 hektar
• Green Open Space: 25,83 hektar
• Transportation: 0,74 hektar
• Water Body: 1,48 hektar
• Road: 5,62 hektar