Setahun Prabowo-Gibran, Ekosistem Legislatif dan Yudikatif IKN Digeber

Fase ini bukan lagi sekadar menancapkan tiang pancang, melainkan membangun ekosistem kota yang hidup, modern, dan berorientasi masa depan.

Dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, fokus IKN bergeser secara strategis.

Pergeseran itu bertolak dari penyelesaian pembangunan eksekutif ke pembangunan pilar kelengkapan negara yaitu legislatif dan yudikatif, sekaligus memperkuat tiga pilar utama konsep kota.

Menuntaskan Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif

Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis HIdayat Sumadilaga, menuturkan, Tahap 1 IKN (2022–2024), yang digarap intensif oleh Kementerian PUPR, sebelum perubahan nomenklatur jadi Pekerjaan Umum atau PU, berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Proyek ini mencakup Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Presiden, Kantor Kementerian, dan hunian ASN, yang kini hampir rampung.

"Bahkan, beberapa komponen seperti Istana Wakil Presiden dan Masjid Negara sedang dalam tahap penyelesaian," ungkap Danis, Selasa (21/10/2025).

Sementara Tahap 2 (2025–2029), merupakan tahap penguatan Ibu Kota Politik 2028. Pada tahap ini, Otorita IKN mengambil alih komando, dengan target utama menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Hal ini berarti semua fasilitas trias politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus siap beroperasi.

Menurut Danis, ekosistem legislatif akan dibangun dalam kawasan yang mencakup lima gedung utama untuk MPR, DPR, dan DPD, menempati lahan sekitar 45 hektar.

Sementara dalam ekosistem yudikatif akan dibangun gedung untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dalam satu kompleks seluas sekitar 20 hektar.

Pembangunan hunian diperluas dari ASN (Tahap 1) ke hunian untuk para anggota legislatif dan yudikatif.

Otorita IKN telah menghitung kebutuhan hingga 55 tower rumah susun dan beberapa tower pendukung untuk pimpinan.

Peningkatan aksesibilitas kawasan juga menjadi prioritas. Target pembukaan 90 persen akses tol dari Balikpapan ke IKN pada akhir Desember 2025 akan sangat menunjang mobilisasi.

Fondasi Kota Masa Depan

Pembangunan IKN tahap lanjut tidak boleh lepas dari tiga pilar yang menjadi fondasi awal visi Nusantara, yakni sebagai forest city, sponge city, dan smart city.

Danis menjelaskan, untuk fondasi forest city, konsistensi dipertahankan dengan batasan tegas bahwa hanya 25 persen kawasan yang boleh dibangun, sementara 75 persen sisanya harus tetap menjadi kawasan hijau.

"Ini adalah janji utama pembangunan IKN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," cetus Danis

Sementara fondasi sponge city merupakan fondasi yang menjamin pemenuhan kebutuhan air dan meminimalkan run-off (aliran air permukaan).

Strateginya adalah dengan membangun bendungan dan puluhan embung yang berfungsi menahan air di permukaan.

Ada pun smart city dipersiapkan sepenuhnya untuk Era Digital, AI, dan Internet of Things (IoT).

"Otorita IKN sedang menerapkan teknologi smart building dan smart infrastructure untuk mengelola kota yang kompleks dan berkelanjutan," imbuh Danis.

Strategi Pendanaan dan Tata Kelola Inklusif

Untuk membiayai pembangunan Tahap 2, Otorita IKN tidak hanya mengandalkan APBN.

Kas negara hanya dignaban untuk pembangunan core government (termasuk yudikatif dan legislatif).

Sementara ekosistem lainnya didanai oleh Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 102,24 triliun.

Sedangkan investasi langsung di sektor properti pendukung macam hotel, rumah sakit, pusat ekonomi, telah mencapai sekitar Rp 65 triliun, menunjukkan respon positif investor terhadap ruang investasi yang dibuka IKN.

Pengelolaan

Otorita IKN memandang fase ini sebagai tantangan, terutama bagaimana mengelola pembangunan yang sangat kompleks dan berdimensi banyak (multisektor) secara bersamaan.

Misalnya aset yang sudah terbangun superit hunian, kantor setneg, Istana Garuda, Istana Negara, embung, dan jalan kini memerlukan pengelolaan kawasan dan building management yang intensif.

Otorita IKN bahkan melibatkan hingga 90 persen masyarakat lokal dalam manajemen ini, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di wilayah sekitar seperti pembangunan pasar di Kecamatan Sepaku.

Rencana ke depan adalah mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dengan menyediakan bus shuttle umum dan memfasilitasi bike-sharing (sepeda berbagi), sejalan dengan visi smart city dan green city.

Pemindahan ASN ditargetkan hingga 4.000 orang pada 2028 dan aparatur pendukung (TNI/Polri) juga menjadi konsentrasi utama, yang memerlukan pelatihan dan penyiapan hunian secara bertahap.

Dengan transisi yang fokus pada kelengkapan struktur dan penguatan ekosistem berkelanjutan, satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah meletakkan landasan yang lebih kuat menuju realisasi IKN sebagai pusat politik dan ekonomi baru pada tahun 2028.