Rakorda Pengamanan Pilkada Serentak Kaltim Bahas Ketertiban, Netralitas dan Informasi Sesat

NUSANTARA, KOMPAS.com - Usai kesuksesan pengamanan rangkaian upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024, Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) akan menghelat acara akbar lainnya yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi kembali diperlukan untuk menjaga rangkaian Pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim) Irjen Pol Nanang Avianto pun menegaskan, siapa pun yang bertugas di Kaltim harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kaltim.

Baca juga: Di Balik Meriahnya HUT RI di IKN, Ada Perancang Acara Kelas Dunia Wishnutama

"Siapa pun yang dinas di Kaltim harus mampu menjaga dan mengawal proses demokrasi yang baik sehingga mendapatkan pimpinan-pimpinan yang akan membangun Provinsi Kaltim baik tingkat dua maupun tingkat satu sebagian wujud nyata dari demokrasi di Indonesia," ujar nanang saat membuka Rapat Korodinasi (Rakor) Pengamanan Pilkada, di Balikpapan, Selasa (20/8/2023).

Menurut Nanang, Pilkada merupakan momen seluruh masyarakat memilih langsung kepala daerah masing-masing.

Oleh karena itu, Polda Kaltim bersama Kodam VI Mulawarman, dan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota/Kabupaten berkomitmen mengawal Pilkada berlangsung aman lancar sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, diupayakan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan yang ada di wilayah Kaltim.

Baca juga: Bangun Rumah Subsidi di IKN, REI Masih Tunggu Permintaan Konsumen

Sementara itu Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo menambahkan, rakor sangat penting untuk memberikan gambaran tentang tugas-tugas perbantuan pengamanan yang harus dilakukan TNI AD, khususnya Kodam VI/Mlw dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kalimantan Timur.

Tri Budi menekankan salah satu aspek penting dalam menjamin komitmen TNI adalah sikap netralitas yaitu sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

"Netralitas TNI harus benar benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan Prajurit TNI," tegas Tri Budi.

Hal ini sesuai Perintah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 dan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 yang melarang setiap prajurit menjadi anggota partai politik, melarang kegiatan politik praktis, bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota Legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Adapun Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus menegaskan, seluruh stakeholder harus mencegah adanya penyebaran informasi yang menyesatkan atau provokatif yang dapat memicu konflik.

Baca juga: Sunset Sailing to IKN dengan Pinisi, Merasakan Warisan Budaya Dunia

"Saya berharap melalui rakor lintas sektoral ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis koordinatif dan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan, serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim," tuntas Akmal.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal Pilkada serentak secara umum adalah pendaftaran pasangan calon tanggal 27 sampai 28 Agustus 2024.

Kemudian penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, dan pelaksanaan kampanye tanggal 25 September sampai 23 November 2024.

Selanjutnya pemungutan suara 27 November 2024, serta hitungan dan rekap hasil suara 27 November 16 Desember 2024.