Ombudsman Soroti Infrastruktur Hankam di IKN yang Belum Tersedia

NUSANTARA, KOMPAS.com - Belum tersedianya sarana infrastruktur pertahanan dan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu temuan Ombudsman RI terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Tahap I periode tahun 2020-2024.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyampaikan, dari sisi konektivitas, posisi IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ll dan titik rawan (choke point) Selat Makassar.

Sebagai salah satu jalur perdagangan dan pelayaran strategis, jalur tersebut turut disertai dengan berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian terkait kerawanan pertahanan nusantara.

Selain itu, kerawanan dinilai turut terpantau pada posisi IKN yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia.

"Berkaitan dengan aspek infrastruktur pertahanan dan keamanan, hingga saat ini belum dapat memenuhi target yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk lbu Kota Nusantara Tahap 1 (2022-2024)," ujar Hery dalam Rapat Kerja Nasional II Tahun 2024 Ombudsman RI pada Senin (18/11/2024). 

Baca juga: Imbas Regulasi, Lima Desa Tak Masuk Wilayah IKN maupun Kaltim

Adapun infrastruktur hankam yang dimaksud sebagai berikut:

• Gedung Kementerian Pertahanan
• Gedung Subden Panglima TNI
• Gedung Subden Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU
• Gedung Kantor Pusat Polri
• Gedung Paspampres
• Gedung Kantor Koramil IKN
• Gedung Mabes TNI
• Skadud 17, 45, dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas di Sepinggan
• Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP
• Peralatan Teknologi Kantor Satelit BIN
• Kantor Satelit BIN
• Network Operating Center (NOC)
• Security Operating Center (SOC)

Untuk itu, Ombudsman RI meminta Otorita IKN (OlKN) berkoordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna membangun sistem infrastruktur pertahanan dan keamanan secara mandiri (dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri), serta dukungan anggaran yang memadai.