Berapa Anggaran untuk Bangun Rumah Anggota DPR di IKN?

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin gencar, kini menyasar sektor hunian bagi para pejabat negara.

Otorita IKN mengumumkan akan segera membangun perumahan untuk anggota legislatif (DPR RI) dan yudikatif (Mahkamah Agung RI) pada tahun 2026, dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp 4,42 triliun.

Proyek ini menjadi bagian dari total anggaran tambahan sebesar Rp 14,92 triliun yang diajukan Otorita IKN untuk mengakselerasi pembangunan di ibu kota baru.

Baca juga: APBN Rp 4,73 Triliun Dikucurkan untuk Bangun Kantor DPR dan MA di IKN

Menurut Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, pembangunan hunian ini akan dimulai pada 2026 dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract).

"Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan hunian dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun, yang diperuntukkan bagi anggota DPR, MA, serta TNI/Polri," ujar Bimo.

Selain hunian, Otorita IKN juga telah memulai pembangunan gedung kantor kedua lembaga tersebut.

Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, yang dimulai sejak 2025, menelan anggaran sebesar Rp 4,73 triliun.

Baca juga: Pintu Gerbang IKN Dapat Sinyal Hijau Bangun Proyek Jumbo

Anggaran tambahan lainnya juga dialokasikan untuk infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas dan utilitas di kawasan legislatif dan yudikatif, senilai Rp 5,17 triliun, serta penataan kawasan pusat pemerintahan sebesar Rp 600 miliar.

Kebutuhan Anggaran yang Terus Meningkat

Bimo menjelaskan bahwa permohonan anggaran tambahan ini disebabkan oleh kesenjangan antara kebutuhan pembangunan di IKN dengan alokasi yang tersedia.

Kebutuhan proyek yang sudah ditender mencapai Rp 20 triliun, sementara alokasi anggaran Otorita IKN untuk tahun 2025 hanya Rp 6,2 triliun, ditambah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 3,6 triliun.

Baca juga: 14 Gedung Pemerintah di IKN Kantongi Sertifikat Bangunan Hijau

Untuk mengatasi selisih sebesar Rp 14,92 triliun tersebut, Otorita IKN telah secara resmi mengajukan permohonan tambahan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas pendukung dan hunian bagi para pemangku kebijakan tersedia sejalan dengan selesainya pembangunan gedung-gedung pemerintahan.

Dengan demikian, proses perpindahan ibu kota dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.