Pertunjukan Angklung Ramaikan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di IKN
NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menyiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada pertunjukan angklung hasil kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"Kalau dulu ada Addie MS, sekarang kami dapat kerja sama dengan Bank Mandiri untuk angklung," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (19/07/2026).
Baca juga: Bangun Batch 3 IKN, Basuki Minta Tambahan APBN Rp 2,7 Triliun
Sebagai informasi, Addie MS bersama Twilite Orchestra tampil memukau mengiringi Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa serta perayaan HUT ke-80 RI di IKN pada Agustus 2025 lalu.
Selain itu, perayaan Hari Kemerdekaan di bakal ibu kota politik itu juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari pelajar SMA Taruna Nusantara Kampus IKN serta agenda Merdeka Night Run.
"Kami bikin Merdeka Night Run tanggal 15 Agustus malam," ujar Basuki.
Ia memperkirakan, ada 3.000 orang dari sekitar kawasan IKN yang akan mengikuti event Merdeka Night Run mendatang.
Kebut Pembangunan Infrastruktur
IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal tersebut menyusul Ketetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Untuk itu, Otorita IKN saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur di sana.
"Ya kami terus melakukan itu, kita periapkan untuk terutama infrastrukturnya," kata Basuki.
Baca juga: Pembangunan Tahap II IKN Dikebut, 16 Paket Siap Lelang
Guna mempercepat target penyelesaian pembangunan infrastruktur itu, Basuki mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN.
Basuki mengatakan, usulan tambahan anggaran tersebut diajukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan batch 3 dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) 2026-2028.
"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun," kata Basuki.
Kawasan Yudikatif dan Legislatif Rampung Tahun 2028
Pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, mencakup kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga ditargetkan selesai pada 2028.
Untuk memantau pelaksanaan proyek, Otorita IKN secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi bersama investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk.
Baca juga: Korsel-China Mulai Kepung IKN, Mampukah Swasta Pecah Dominasi APBN?
