Aturan Ketat di IKN: Laki-laki Tak Boleh Masuk Tower HPK Perempuan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Setiap malam, setelah delapan hingga sepuluh jam berkutat dengan pekerjaan konstruksi di kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN), ribuan pekerja pulang ke sebaris tower yang berjejer rapi di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK.

Sri adalah satu dari 716 perempuan yang menghuni kawasan itu. Sudah hampir setahun ia tinggal di sana, dan menurutnya, hal pertama yang membuatnya merasa tenang bukan fasilitas mewah, melainkan penempatan.

"Sejak pertama datang saya memang langsung ditempatkan di area perempuan. Jadi selama tinggal di sini terasa lebih nyaman karena tidak bercampur dengan penghuni laki-laki," kata Sri dikutip Kompas.com, Minggu (2/8/2026).

Baca juga: 65 Persen Wilayah IKN Tetap Jadi Kawasan Lindung

Data terbaru Otorita IKN per Juli 2026 mencatat komposisi penghuni HPK sebanyak 716 perempuan atau 16,6 persen, berbanding 3.586 laki-laki atau 83,4 persen.

Dari total 35 tower yang berdiri di kawasan tersebut, empat di antaranya dikhususkan untuk pekerja perempuan.

Seluruh tower khusus itu ditempatkan berkelompok di kawasan HPK 2, sebuah keputusan yang menurut pengelola bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi menjaga privasi sekaligus rasa aman penghuni.

Kebijakan Bukan Formalitas

Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan bahwa penataan hunian berbasis gender lahir dari kesadaran akan keberagaman latar belakang penghuni.

HPK menampung tenaga konstruksi, petugas keamanan, petugas kebersihan, hingga tenaga pendukung lain, dengan komposisi usia, profesi, dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Baca juga: Tax Holiday 100 Persen Tak Mampu Bikin IKN Dibanjiri Investor

"Penghuni HPK berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. Karena itu, pengelolaan hunian kami rancang agar setiap penghuni merasakan keamanan dan kenyamanan. Lingkungan tempat tinggal yang aman akan membuat para pekerja dapat bekerja secara optimal," ujar Cakra.

Argumen itu punya alasan praktis yang lebih besar dari sekadar kenyamanan personal. Proyek pembangunan ibu kota baru bergantung pada produktivitas puluhan ribu pekerja yang harus bertahan di lokasi kerja dalam jangka waktu panjang, kerap berbulan-bulan tanpa pulang ke kampung halaman.

Ketenangan di tempat tinggal, dalam logika manajemen proyek, berkaitan langsung dengan kestabilan tenaga kerja di lapangan.

Baca juga: Basuki dan Jajaran Otorita IKN Lepas Jenazah Troy Pantouw di Tanah Kusir Besok

Sistem pengamanan HPK dirancang berlapis. Setiap tower khusus perempuan dijaga petugas keamanan perempuan yang ditempatkan permanen di area tersebut.

Penempatan petugas housekeeping turut disesuaikan berdasarkan gender dan lokasi kerja, sementara kamera pengawas terpasang di titik-titik area publik sebagai bagian dari sistem keamanan kawasan.

Aturan Ketat demi Ketertiban Bersama

Salah satu petugas keamanan perempuan yang bertugas di HPK 2, Nirwana, menuturkan bahwa tata tertib di tower khusus perempuan diterapkan tanpa pengecualian. Setiap laki-laki yang hendak masuk ke area tersebut wajib didampingi petugas keamanan.

"Kalau di tower perempuan, laki-laki itu tidak boleh masuk tanpa pengawalan oleh security. Peraturan itu dibuat agar penghuni nyaman, tertib, dan aman," kata Nirwana.

Aturan semacam ini, meski terdengar sederhana, menyentuh persoalan yang kerap luput dari perhatian dalam proyek infrastruktur berskala besar: kerentanan pekerja perempuan di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki.

Baca juga: Troy Harold Yohanes Pantouw, Juru Bicara Otorita IKN Meninggal Dunia

Data komposisi penghuni HPK menunjukkan perempuan hanya mengisi kurang dari seperlima populasi hunian, sebuah kondisi umum di sektor konstruksi yang secara historis memang timpang dari sisi keterwakilan gender.

Sri mengaku belum pernah mengalami gangguan keamanan selama tinggal di HPK. Ia menilai kehadiran petugas keamanan dan sistem kamera pengawas cukup membantu menciptakan rasa tenang.

"Selama tinggal di sini saya tidak pernah mengalami gangguan. Keberadaan petugas keamanan dan CCTV cukup membantu menjaga lingkungan tetap aman. Kalau ada kejadian biasanya bisa ditelusuri melalui rekaman CCTV," ujarnya.

Fasilitas dan Kebutuhan Dasar

Di luar aspek keamanan, kawasan HPK juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti kantin, masjid, dan taman yang dapat diakses seluruh penghuni.

Pengelolaan kawasan dijalankan melalui sistem building management, mencakup perawatan fasilitas hingga layanan harian bagi penghuni.

Baca juga: Troy Harold Yohanes Pantouw, Juru Bicara Otorita IKN Meninggal Dunia

Bagi Sri, kebutuhan paling mendasar dari sebuah hunian sementara bukanlah kemewahan, melainkan rasa aman yang memungkinkan pekerja beristirahat dengan tenang sebelum kembali menjalankan aktivitas keesokan hari.

"Semua orang tentu membutuhkan rasa aman," tuturnya singkat.

Otorita IKN menyatakan pendekatan responsif gender dalam pengelolaan HPK merupakan bagian dari upaya menghadirkan bukan hanya infrastruktur modern, tetapi juga lingkungan kerja dan hunian yang aman serta inklusif bagi seluruh pekerja sejak tahap pembangunan berlangsung.