Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan mengalami akselerasi positif.
Hingga kini, progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU mencapai 61,7 persen, yang mencakup 109 paket dengan serapan APBN senilai Rp 89 triliun.
Rinciannya Batch I (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun, progresnya 95,8 persen.
Kemudian Batch II (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket yang menghabiskan Rp 27,6 triliun dengan progres 75,1 persen.
Baca juga: Istana Garuda hingga Kantor Kemenko IKN Segera Diresmikan
Selanjutnya, Batch III (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket senilai Rp 36,2 triliun dengan progres mencapai 27,9 persen.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Baca juga: Raksasa Jepang Sojitz Ikut Groundbreaking Ke-9 IKN, Bangun Perumahan
Diana juga menyampaikan, Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan segera.
Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," tutur Diana.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta Kementerian/Lembaga lainnya yang telah memberi masukan terkait bagaimana pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depannya.
"Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama," tuntas Basuki.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang