Puluhan Pekerja IKN Kecewa, Tak Bisa Nyoblos di TPS Khusus 901 dan 902

Mereka berkendara, berombongan. Ada yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau pick-up, ada juga yang menggunakan bus kecil. 

Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena tak bisa menyalurkan haknya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 kali ini.

Samrul Sam, salah satu pekerja yang juga konsultan proyek pembangunan jalan seksi 6C-1 SP 3 ITCI Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Timur KIPP dari WKP Consultant kecewa berat karena tidak bisa mencoblos.

Samrul datang bersama seluruh pekerjanya yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan pick up.

"Saya sudah cek dan diberitahu bahwa saya pemilih terdaftar di DPT Makassar. Dan menurut KPU hanya dengan KTP-el dan sudah terdaftar di DPT tempat asal, saya bisa mencoblos. Namun, faktanya tidak bisa. Kami ini membangun ibu kota negara, berkontribusi aktif, masak tidak bisa mencoblos," gerutu Samrul.

Menurutnya, karena Petugas Pemungutan Suara (PPS) TPS 901 tidak bisa memberikan solusi alternatif, dia dan rombongan terpaksa kembali pulang ke mess pekerja.

"Hak suara kami hilang," cetusnya.

Menurut Dwi yang datang ke TPS 901 sejak pukul 08.00 WITA, dirinya tidak bisa mencoblos karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), atau pun Daftar pindahan.

"Saya kecewa, karena kami pekerja IKN yang jauh dari Malang, Jawa Timur. Harapannya, kami bisa ikut dalam catatan sejarah ikut Pemilu pertama di IKN," imbuh Dwi.

Untuk itu, dia mengharapkan Pemerintah dan pihat terkait mempersiapkan Pemilu berikutnya dengan matang dan baik.

"Perbanyak kuota surat suara khusus untuk puluhan ribu pekerja IKN, perbanyak juga TPS-TPS khusus. Dengan demikian kami tidak kehilangan hak menyalurkan aspirasi (suara)," cetus Dwi.

Jemput bola

Terkait hal ini, Komisioner KPU PPU Bidang Informasi dan Data Wiwik Susiati menuturkan, sesuai regulasi, pihaknya hanya bisa mengakomodasi atau melayani pemilih yang sudah terdaftar sesuai alamat pada KTP dan melapor ke KPU baik Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa dan kelurahan. 

"Dan ini tidak bisa diwakilkan atau didaftarkan secara kolektif, tapi harus sendiri yang bersangkutan," tegasnya.

Dia mencontohkan, jika pekerja IKN tersebut merupakan DPT Jawa Barat, akan dipindahkan menjadi DPT di PTS Khusus.

Wiwik mengakui, sudah melakukan sosialisasi ini sejak awal tahun 2022 bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU, ditemani Polres PPU, Pj Bupati PPU, bahkan Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

"Proyek IKN ini kan banyak ya sekitar 30 proyek. Kami melakukan sosialisasi di sejumlah proyek. di Titik Nol, di Hunian Pekerja (HPK), hingga H-30 sebelum pencoblosan pun kami masih melakukan sosialisasi. Kami jemput ke lapangan," ungkap Wiwik.

Hanya, kata Wiwik, mungkin para pekerja ini sibuk, lambat menerima informasi, atau lambat mendengar mengenai sosialisasi, ketika hari H atau hari pencoblosan Rabu (14/2/2024), mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya.

"Jadi, mohon maaf, mereka tidak bisa nyoblos. Kami harus taat regulasi. Kalau kami nabrak-nabrak, nanti kami yang kena pidana," tuntas Wiwik.