IKN Terus Berlanjut, 22 Tower Rusun Dibangun dengan APBN Rp 382,5 Miliar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan rumah susun (rusun) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut.

Hal ini ditandai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan rusun IKN sebesar Rp 382,5 miliar.

Anggaran ini merupakan bagian dari anggaran Kementerian PKP tahun 2026 yang naik 100 persen menjadi Rp 10,89 triliun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dana APBN tersebut akan digunakan untuk membangun 22 tower rusun yang mencakup 743 unit.

Selain untuk pembangunan IKN, anggaran sebesar itu juga dialokasikan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, yang menempati porsi terbesar, yakni Rp 8,9 triliun 81,69 persen untuk 400.000 unit.

Baca juga: Hak Atas Tanah IKN Jadi 95 Tahun, Otorita Selaraskan Aturan Teknis

"Anggaran ini untuk bedah rumah di daerah termiskin, daerah terluar, dan daerah dengan kesenjangan rasio tinggi," tutur Ara, saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Dengan target 400.000 unit, program BSPS menjadi tulang punggung dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

OIKN Kantor Kementerian Koordinator di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Rusun IKN dan Daerah Otonomi Baru

Meskipun program Bedah Rumah mendominasi, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hunian di IKN tetap menjadi perhatian penting.

Anggaran untuk rusun IKN sebesar 3,5 persen dari total pagu APBN Kementerian PKP. Ke-22 menara rusun ini nutuk mengakomodasi Aparatur Sipil Negara (ASN), personil TNI/Polri, serta pekerja pendukung lainnya yang akan pindah ke ibu kota baru.

Baca juga: Ada IKN, Kaltim Jadi Rebutan Investor, Dokumen Investasi Dikebut

Anggaran ini memastikan percepatan kesiapan hunian seiring dengan pembangunan kantor dan sarana pemerintahan.

"Alokasi ini juga mencakup pembangunan rusun di Darah Otonomi Baru (DOB), menunjukkan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian vertikal yang efisien di wilayah-wilayah administratif baru," imbui Ara.

Pendekatan holistik Kementerian PKP juga terlihat dari alokasi anggaran yang menyentuh berbagai aspek penunjang kualitas hidup dan lingkungan.

Berikut rinciannya:

• Rumah Khusus: Rp 242,20 miliar untuk 607 unit yang ditujukan untuk korban bencana dan stok panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).
• Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU): Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit, yang ditujukan untuk membantu pengembangan infrastruktur penunjang di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
• Penanganan Kawasan Kumuh & Sanitasi: Rp 155,85 miliar untuk 225 hektar (15 lokasi) yang diitujukan perbaikan kawasan kumuh.
• Sanitasi: Rp 36 miliar untuk 3.000 unit rumah yang ditujukan meningkatkan kualitas sanitasi rumah tangga.

Baca juga: IKN Ibu Kota Politik 2028, Kualitas Layanan Pertanahan Harus Naik Kelas

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Kementerian PKP menerapkan strategi bottom-up dengan fokus pada 400.000 unit bedah rumah, sekaligus menjaga momentum top-down dengan mendukung pembangunan strategis IKN dan DOB.

Terakhir, sebesar Rp 1,14 triliun dialokasikan untuk Dukungan Manajemen. Anggaran ini vital untuk memastikan efektivitas administrasi, pengawasan, dan distribusi seluruh program di lapangan, mengingat besarnya dana yang disalurkan, terutama untuk BSPS.