DIPA Otorita IKN Rp 6 Triliun Resmi Turun, Ke Mana Uang Ini Mengalir?

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia secara resmi menyalakan lampu hijau bagi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2026.

Kepastian ini menyusul turunnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp 6 triliun.

Langkah strategis ini menandai pergeseran IKN dari fase pembangunan infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi kota dan pusat pemerintahan yang lebih kompleks.

Baca juga: Simfoni di Jantung IKN, Ketika Nafas Budaya Hidupkan Nusantara

Untuk mengawal dana besar tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bergerak cepat melantik jajaran pejabat perbendaharaan yang akan menjadi garda terdepan pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan Bebas Benturan Kepentingan

Pelantikan para pejabat perbendaharaan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), hingga Bendahara Pengeluaran dilaksanakan secara khidmat di Kantor Otorita IKN, Nusantara, pada Rabu (31/12/2025).

Dalam arahannya, sosok yang akrab disapa Pak Bas ini menekankan bahwa anggaran Rp 6 triliun bukan sekadar angka, melainkan amanah besar dari rakyat Indonesia.

Baca juga: Daftar Megaproyek IKN yang Dikebut Tahun Ini

Ia mewajibkan seluruh pejabat yang dilantik untuk menandatangani Pakta Integritas guna memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Maknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan,” tegas Basuki.

Struktur Pengelola Anggaran Otorita IKN 2026

Untuk memastikan penyerapan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, Otorita IKN telah menetapkan struktur pengelola yang ramping namun profesional:

• Kepala Satuan Kerja (Satker): 6 Orang
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 24 Orang
• Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM): 5 Orang
• Bendahara Pengeluaran: 3 Orang

Baca juga: Canggih, TPST 1 IKN Dilengkapi Teknologi Waste to Energy

Struktur ini dirancang untuk mendukung pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan kecepatan eksekusi tanpa menabrak koridor peraturan perundang-undangan.

Ke Mana Alokasi Rp 6 Triliun Akan Mengalir?

Turunnya DIPA sebesar Rp 6 triliun pada awal tahun 2026 merupakan sinyal bahwa pemerintah ingin menghindari keterlambatan lelang dan pengerjaan fisik.

Fokus penggunaan anggaran tahun ini diprediksi akan mencakup beberapa sektor krusial.

Pertama, Operasional dan Pemeliharaan (O&M). Hal ini mengingat banyak fasilitas dasar (air, listrik, TPST) yang sudah 100 persen fungsional, anggaran akan banyak terserap untuk menjaga kualitas layanan kota.

Baca juga: Ada di IKN, Basilika Pertama Indonesia Tembus Progres 89,30 Persen

Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal sejalan dengan visi IKN yang inklusif, pendanaan akan difokuskan pada pelatihan dan pelibatan warga sekitar dalam ekosistem kota.

Ketiga, penguatan sistem smart city, di mana digitalisasi layanan pemerintahan dan keamanan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).