78 Persen Warga Balikpapan Beli Rumah Pakai KPR, Hanya 9 Persen Tunai

NUSANTARA, KOMPAS.com – Bagi masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bermimpi memiliki hunian di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), perbankan tetap menjadi pilar utama.

Data terbaru menunjukkan dominasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tak tergoyahkan, di mana mayoritas warga memilih mencicil daripada membeli secara tunai.

Baca juga: Strategi BI Balikpapan Dorong UMKM Penyangga IKN Naik Kelas

Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Balikpapan, sebanyak 78 persen konsumen mengandalkan pembiayaan perbankan (KPR) untuk membeli rumah baru.

Angka ini jauh melampaui skema tunai bertahap yang hanya sebesar 13 persen dan tunai keras yang hanya 9 persen.

Kualitas KPR Tetap Terjaga

Ketergantungan yang tinggi terhadap KPR ini membuat tren penjualan rumah sangat bergantung pada kucuran kredit bank. Pada triwulan IV-2025, posisi penyaluran KPR di Balikpapan tercatat sebesar Rp 4,97 triliun.

Meski secara nilai meningkat tipis dari triwulan sebelumnya (Rp 4,95 triliun), pertumbuhan tahunannya tercatat melambat di angka 4,16 persen (yoy).

Kondisi ini sejalan dengan tren volume penjualan rumah baru yang masih terbatas, yakni 119 unit pada periode yang sama.

Baca juga: Stabilitas di Gerbang IKN: Balikpapan Deflasi, Sinyal Positif Daya Beli

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, memberikan kabar baik bagi sektor perbankan. Meski penyaluran melambat, kesehatan kredit di kota ini masih sangat prima.

"Pembiayaan perbankan untuk KPR tersebut masih terjaga kualitasnya, terkonfirmasi oleh tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang masih berada di bawah 5 persen," jelas Robi Ariadi dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Momen Emas Sebelum IKN Tahap 2

Melandainya penyaluran KPR dan volume penjualan pada akhir 2025 ini justru menjadi peluang bagi calon debitur.

Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) saat ini tumbuh melambat di angka 0,43 persen (yoy), memberikan celah bagi pembeli untuk mendapatkan harga terbaik sebelum permintaan kembali meledak.

Robi menjelaskan bahwa permintaan yang belum sepenuhnya kuat ini dipicu oleh masa transisi proyek strategis nasional.

Baca juga: Menjaga Jangkar Ekonomi, Strategi BI Balikpapan Hadapi Volatilitas 2026

RDMP dan IKN Tahap 1 telah memasuki fase penyelesaian, sementara aktivitas pekerja untuk IKN Tahap 2 belum sepenuhnya bergerak masif.

Situasi transisi ini disebut sebagai "kesempatan emas" oleh para pelaku industri. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan makroprudensial melalui insentif likuiditas untuk mendorong perbankan lebih progresif menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya, mengingatkan bahwa stagnasi harga dan pelambatan KPR saat ini adalah fenomena sementara.

Baca juga: Transaksi QRIS di Balikpapan, Paser, dan PPU Melonjak Jadi Rp 5,7 Triliun

Begitu operasionalisasi industri hilirisasi dan pembangunan IKN Tahap 2 dimulai pada pertengahan 2026, permintaan lahan akan kembali mempersempit ruang gerak konsumen.

"Menunggu IKN Tahap 2 beroperasi penuh hanya akan membuat harga kembali merangkak naik seiring meningkatnya permintaan lahan yang semakin terbatas," ungkap Bambang kepada Kompas.com.