Transaksi QRIS di Balikpapan, Paser, dan PPU Melonjak Jadi Rp 5,7 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Fenomena digitalisasi di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan, mencatat babak baru yang mencengangkan.

Akselerasi pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga telah mengalirkan transaksi hingga mencapai angka triliunan rupiah, menjadikannya pilar utama dalam mendukung ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ketahanan fiskal daerah.

Kepala BI Perwakilan Balikpapan, Robi Ariadi, mengungkapkan data yang menunjukkan betapa masifnya adopsi QRIS di Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Baca juga: Tiga Penyangga IKN Balikpapan, Paser, PPU Rilis Digitalisasi Retribusi

Hingga Triwulan III 2025, tercatat Nominal Transaksi QRIS Rp 5,7 Triliun, atau tumbuh lebih dari 2 kali lipat.

Sementara volume transaksi QRIS menembus angka 47 juta transaksi setara dengan peningkatan lebih dari 2 kali lipat.

Ada pun jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 263.000 dengan lonjakan 24,4 persen. Sedangkan penguna QRIS hingga artikel ini tayang mencapaii 735.000 orang.

Angka nominal transaksi yang mencapai Rp 5,7 Triliun ini menegaskan posisi QRIS sebagai game changer pembayaran digital.

"Pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dalam nominal dan volume transaksi dibanding tahun 2024 menunjukkan tingkat akseptasi publik dan pelaku usaha yang luar biasa," ujar Robi, dikutip Kompas.com, Senin (8/12/2025).

Baca juga: Kerek UMKM Balikpapan dan IKN Naik Kelas, BI Dorong Penggunaan QRIS Tap

Lonjakan ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari kemudahan, kecepatan, dan inklusivitas yang ditawarkan QRIS.

Dengan IKN sebagai katalis, percepatan ini menjadi landasan kokoh bagi cita-cita sistem pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal yang dicanangkan BI.

Digitalisasi Retribusi

Lonjakan transaksi digital ini menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Balikpapan, Paser, dan PPU.

Sesuai Keppres No. 3 Tahun 2021, tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Robi menekankan bahwa kebijakan sistem pembayaran BI akan terus diarahkan untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Baca juga: Alarm Merah Inflasi IKN Berbunyi, BI Kaltim Siapkan Jurus 4K

Bupati PPU Mudyat Noor, akan fokus pada kolaborasi untuk mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis dan kemudahan masyarakat.

Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, menekankan implementasi digitalisasi di seluruh lapisan untuk optimalisasi layanan dan transparansi pengelolaan keuangan Pemda.

Sementara Sekda Balikpapan Muhaimin, mengarahkan penguatan regulasi serta infrastruktur teknologi untuk inovasi berkelanjutan di sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Sebagai bukti nyata sinergi Pemda, BI, dan BPD Kaltimtara, HLM juga meresmikan peluncuran Digitalisasi Retribusi dengan menggunakan kanal QRIS di tiga wilayah tersebut.

Baca juga: BI Balikpapan Siap Terbangkan Pembatik Lokal Menuju Panggung KKI 2026

Rinciannya:

• Kota Balikpapan: Retribusi Parkir di Kawasan Balikpapan Permai.
• Kabupaten PPU: Retribusi Pasar/Pertokoan dan Retribusi Persampahan/Kebersihan.
• Kabupaten Paser: Retribusi Pedagang Pasar.

Digitalisasi retribusi ini diharapkan dapat mempermudah pembayaran, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar nontunai dan tepat waktu, serta secara langsung meningkatkan kepatuhan dan transparansi transaksi Pemerintah Daerah.