Greater Nusantara, Strategi Mencegah IKN Jadi Kota Hantu

NUSANTARA, KOMPAS.com — Ambisi besar Pemerintah Indonesia untuk menggeser episentrum pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diwujudkan.

Otorita IKN secara resmi mulai mereformulasi arah kebijakan operasional. Fokus kerja kini dialihkan, dari yang semula bertumpu penuh pada pembangunan fisik di internal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), meluas ke arah integrasi regional berskala makro melalui konsep "Greater Nusantara".

Baca juga: 330 Kg Sampah Ditemukan di IKN, Basuki: Kabar Baik

Pergeseran paradigma ini merupakan langkah preventif guna meloloskan IKN dari risiko "kutukan kota mati" (ghost town), sebuah fenomena kegagalan struktural yang kerap melanda proyek pemindahan ibu kota baru di berbagai belahan dunia akibat isolasi geografis dan minimnya densitas populasi.

Ketergantungan Ruang

Keputusan Otorita IKN untuk mengintegrasikan wilayah secara regional didasari oleh evaluasi spasial terhadap kondisi lapangan.

Data hulu menunjukkan bahwa pembangunan internal IKN tidak dapat berdiri sendiri. Wilayah ibu kota baru ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan logistik harian, ruang hunian pekerja konstruksi, hingga ketersediaan tenaga kerja terampil dari korporasi sub-regional di sekitarnya.

Baca juga: Greater Nusantara, Siasat IKN Lolos dari Kutukan Kota Mati

Tanpa adanya interaksi ekonomi yang dinamis dengan wilayah luar, kawasan baru berisiko mengalami stagnasi aktivitas setelah stimulus anggaran pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dikurangi.

Risiko isolasi inilah yang melatarbelakangan lahirnya konsep Greater Nusantara sebagai katup pengaman keberlanjutan kota dalam jangka panjang.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menegaskan bahwa keterbatasan interaksi ekonomi antardaerah merupakan musuh utama bagi masa depan Nusantara.

"Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara," jelas Pungky, Jumat (5/6/2026).

Ketahanan Ekonomi Mandiri

Tujuan utama dari pembentukan kawasan metropolitan inter-sentris ini adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menyokong (interlocking economy).

Melalui konsep Greater Nusantara, pemerintah ingin memastikan terjadinya dampak rambatan ekonomi (spillover effect) yang merata bagi wilayah Kalimantan Timur, sekaligus mengamankan kepastian pasokan rantai pasok bagi kebutuhan ibu kota.

Data awal dari fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) mengindikasikan bahwa dampak rambatan tersebut mulai bekerja di tingkat lokal.

Baca juga: Beruang Madu, Lutung Merah, dan Rusa Sambar Kembali Kuasai Hutan IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai salah satu wilayah terdekat, telah mencatatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen, yang diiringi dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45 persen dibandingkan periode sebelum proyek IKN diaktifkan.

Ke depan, saat fase konstruksi fisik skala besar melandai, wilayah-wilayah penyangga ini dituntut memiliki kemandirian dalam menggerakkan roda ekonomi regional, sehingga daya beli masyarakat lokal tetap terjaga tanpa ketergantungan mutlak pada proyek negara.

Konsep Greater Nusantara merupakan hasil modifikasi dan perluasan dari amanat awal Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang sebelumnya hanya menetapkan skema Tiga Kota atau Three Cities Development.

Jangkauan wilayah kini diperluas secara administratif dengan pembagian peran yang spesifik guna mencegah tumpang tindih fungsi:

Adopsi 'Nara Model' Jepang Potong Ego Sektoral

Tantangan terbesar dari manajemen kawasan metropolitan gabungan di Indonesia biasanya terbentur pada masalah sinkronisasi birokrasi, batas administrasi yang kaku, dan ego sektoral, seperti yang terjadi pada wilayah Jabodetabekpunjur.

Guna memotong hambatan struktural tersebut, Otorita IKN mengkaji model kerja sama yang lebih cair melalui adopsi Nara Mode* dari Jepang.

Baca juga: Ekonomi Penyangga IKN Timpang: Balikpapan Tercekik Tiket Pesawat, PPU Deflasi

Kerangka kerja kolaborasi ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan spesifik antardaerah, seperti integrasi jalur transportasi massal dan manajemen logistik terpadu, tanpa perlu membebani tata kelola dengan pembentukan lembaga birokrasi baru yang kaku dan lambat mengambil keputusan.

Profesor Norihisa Shima dari Toyo University, yang terlibat dalam pengkajian cetak biru Tri-City Development Plan (TCDP), mengingatkan bahwa efisiensi regional hanya akan tercapai jika pembagian kerja antarwilayah dieksekusi secara tegas sejak awal.

"IKN akan memberikan dampak yang besar kepada kota-kota sekitar, maka dari itu penting sekali IKN berkolaborasi bersama. Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain," papar Norihisa.

Baca juga: Intip, Progres Terbaru Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN

Pandangan akademis mengenai masa depan Nusantara juga dikemukakan oleh Prof. Fumihiko Seta dari The University of Tokyo.

Berdasarkan pengamatannya terhadap transisi beberapa ibu kota baru di dunia, pengelolaan kawasan metropolitan yang terukur adalah kunci utama untuk menarik densitas populasi organik yang dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi jangka panjang.

"Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini. Sangat penting untuk Nusantara mengelola kawasan metropolitan dengan baik," pungkas Fumihiko.

Dengan mengawinkan kapasitas pelaku ekonomi domestik dengan akses pasar global, berkaca pada kesuksesan wilayah Emilia-Romagna di Italia, Greater Nusantara diposisikan sebagai instrumen vital untuk memastikan IKN tumbuh sebagai kota modern yang hidup, bukan sekadar monumen arsitektur yang sepi penghuni.