Menurut Walhi Pemindahan IKN Justru Upaya Kolonialisasi

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Rere Christanto menyebut pemindahan IKN merupakan gambaran nayta bahwa sedang terjadi kolonialisasi di Indonesia.

Menurutnya peringatan HUT ke-79 RI kali ini, Sabtu (17/8/2024) harus menjadi ruang refleksi bagi pemerintah soal definisi kolonialisme.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo baru-baru ini menuturkan bahwa dirinya kerap dibayang-bayangi oleh “bau kolonial” selama tinggal di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor.

“Hanya ingin menyampaikan bahwa itu (Istana lama) sekali lagi (dibuat) Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun. Ini bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi,” ucap Jokowi di hadapan para kepala daerah ketika berkunjung ke IKN yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Baca juga: Kontroversi Istana Garuda IKN, IAI Tegaskan Karya Seni Berbeda dengan Rancangan Arsitektur

Rere menerangkan jika kolonialisme itu bukan terletak pada bangunan namun lebih kepada watak seseorang.

“Pemerintahan saat ini tidak mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga karena tidak mengikutsertakan warga di dalam pembangunan. Bahkan, hak-hak warga yang dirampas. Ada ribuan hektar wilayah di IKN yang kemudian terdeforestasi. Itu justru menjadi watak kolonial dari pemerintahan,” ungkap Rere dikutip dari Kanal YouTube YLBH Indonesia.

Bahkan dikatakan, pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan justru merupakan perluasan dari kolonialisme.

Rere menilai, pemindahan IKN ini seharusnya menjadi ruang partisipasi dan kemerdekaan untuk warga setempat.

“Sampai hari ini kita masih melihat bahwa justru pemindahan IKN menjadi bagian dari kolonialisme. Ruang-ruang pertambangan dan pertanian warga lokal justru diambil oleh industri-industri ekstraktif. Hak warga pun diabaikan,” tandas Rere.

Diketahui, pada Sabtu (17/8/2024) saat perayaan HUT ke-79 RI di IKN, ada protes yang diserukan oleh sekelompok masyarakat di sekitar IKN serta sejumlah organisasi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Resmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN

Sebagai bentuk protes, dilakukan pembentangan sebuah kain merah berukuran 50×15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang.