Transisi Pemerintahan, AHY Akan Kawal PTSL hingga Kasus Mafia Tanah

NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk menuntaskan target capaian sampai dengan akhir masa kepemimpinannya.

Di samping itu, memastikan proses transisi pemerintahan berjalan mulus, dan bisa menjadi landasan bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Termasuk Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat beberapa program prioritas yang perlu dituntaskan dan dikawal.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, salah satu program prioritas tersebut ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sampai dengan akhir tahun 2024, ditargetkan sebanyak 120 juta bidang terdaftar. Sementara per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah terdaftar.

"Artinya ada beberapa bulan ke depan yang perlu kita tuntaskan dan juga kita kawal," ujar AHY kepada Kompas.com usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (13/9/2024).

Baca juga: Kata AHY, Prabowo Sampaikan Semangat Keberlanjutan dalam Sidang Kabinet Terakhir

Reforma agraria juga menjadi program prioritas Kementerian ATR/BPN. Baik itu penataan aset maupun penataan akses.

"Dan, peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai program terkait dengan reforma agraria tadi ini juga akan kita kawal," imbuhnya.

Terakhir, AHY juga akan terus berupaya membasmi kejahatan pertahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum, termasuk mafia tanah.

Pemberantasan mafia tanah akan terus dikawal agar bisa menyelamatkan potensi kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia.

"Dan, tentunya keadilan bagi masyarakat ini juga menjadi utama, karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja dan tentunya perlu kita bela dan kita perjuangkan," tutup AHY.