Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IKN Dapat Kucuran Dana Rp 9,19 Triliun Tahun 2025, Ini Peruntukannya

Kompas.com, 23 September 2024, 10:00 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berlanjut.

Hal ini menyusul kucuran dana tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 9,19 triliun yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berada di ranah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.

Baca juga: Jalan Tol IKN Tuntas Juni 2025, Skema Lelang Operasional Disiapkan

Untuk bidang Bina Marga, beberapa kegiatan yang akan dilakukan yakni penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP).

Di antaranya adalah peningkatan Jalan Kawasan West Residence, President Core dan Sumbu Tripraja, hingga pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara IKN sisi udara.

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi air, hingga pembanguann pasar dan Puskesmas di kawasan.

“Di bidang perumahan akan digunakan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan tower rusun ASN-Hankam,” papar Basuki.

Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur Tahap I IKN telah mencapai progres 93 persen.

Baca juga: Resmi, Konglomerat Properti Ciputra Bakal Bangun Kota di WP 2 IKN

Pada Oktober mendatang, akan diresmikan dua tengara (landkmark) IKN yakni Istana Garuda dan Istana Negara.

Selain dua gedung megah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tersebut, juga ada Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, 3, dan 4 yang ikut diresmikan.

"Kemenko 1, 3, dan 4 kita punya target mudah-mudahan di Oktober ini bisa kita resmikan," ungkap Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis HIdayat Sumadilaga.

Sementara Rumah Susun ASN, 21 tower tuntas Oktober 2024. Sedangkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) akan rampung 28 unit.

"Kemudian rumah menteri itu mungkin sekitar 20 unit, kan sekarang baru 14 unit, mungkin dua kalinya, sekitar 28 unit (yang akan rampung pada Oktober 2024)," tuntas Danis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau