NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto sudah meminta Basuki Hadimuljono untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi (sebagai Kepala OIKN). (Pelantikannya) belum," kata Prasetyo.
Kendati begitu, jadwal pelantikan resmi belum diputuskan. Ia pun menuturkan, wakil untuk Basuki belum ditentukan.
Prasetyo menuturkan, Prabowo memiliki komitmen agar pembangunan IKN tetap dilanjutkan, bahkan pembangunan infrastruktur selesai dalam waktu 4 tahun.
"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur, supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, maupun yudikatif," tutur Prasetyo.
Strateginya, kata dia, dibangun secepat-cepatnya. Semua program prioritas akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," lanjut dia.
Isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan di hari kedua retret di Akmil Magelang.
Baca juga: Prabowo Berencana Boyong Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN
Sebelumnya, Basuki Hadimuljoni juga telah membuka tabir teka-teki pejabat definitif Kepala OIKN.
Selama empat bulan, Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.
"Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Masih sebagai Plt Kepala, sekarang Plt-nya sudah berhenti," ujar Basuki saat ditemui dalam acara serah terima jabatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ia emban selama satu dekade kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.
Akan tetapi, keputusan resmi jabatan baru Basuki di pemerintahan tersebut akan ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Kepres) yang diteken Prabowo.
"Ya secepatnya, sudah diurus oleh bapak-bapak Setneg," imbuhnya.
Jelas Basuki, dalam dua tahun ke depan, kantor lembaga yudikatif dan legislatif di IKN telah terbangun.
"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tandasnya.
(Kompas.com - Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Icha Rastika)
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.