NUSANTARA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) batal melakukan studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India untuk mendesain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (21/02/2025).
"Enggak jadi," ujar Diana.
Baca juga: Akmal Malik Harapkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Politik
Ia juga mengatakan bahwa batalnya studi banding tersebut merupakan buntut dari adanya efisiensi anggaran.
"Iya, kayaknya ditangguhkan dulu karena ada efisiensi," kata Diana.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo sempat mengatakan bahwa pemerintah melakukan studi banding ke tiga negara tersebut untuk revisi desain.
"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) mengatakan diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, dan India," ucap Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (13/02/2025).
Dody mengatakan, studi banding ke tiga negara itu dilakukan mungkin karena Prabowo menilai gedung legislatif dan yudikatif di sana memiliki karakter yang cocok diterapkan di Indonesia.
Baca juga: Sekali Lagi, AHY Pastikan Pembangunan IKN Terus Berlanjut
"Dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi," tutur Dody.
Sebagai informasi, Prabowo meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN direvisi agar menjadi lebih kokoh dan modern.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.