Hutan Kaltara Jadi Daerah Latihan TNI AD Selama Lima Tahun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kodam VI/Mulawarman dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Dishut Kaltara) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penggunaan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI AD.

Acara penandatanganan ini berlangsung di Ruang Yudha, Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, pada Selasa (11/03/2025), dan dipimpin oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.

PKS ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan operasional TNI AD, terutama dalam memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan dan daerah strategis lainnya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Baca juga: Tegakkan Disiplin dan Profesionalisme, Kodam Mulawarman Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi

Kawasan hutan yang menjadi objek PKS ini meliputi area di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dengan total luas 102.119,41 hektar.

Area tersebut mencakup Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), serta kawasan hutan dengan dan tanpa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Nur Laila sebagai pihak pertama, dan Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, sebagai pihak kedua.

PKS ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan menjadi bagian dari penyelesaian keseluruhan perjanjian daerah latihan tempur di wilayah Nunukan, yang memiliki total luas 298.221,77 hektar.

Sebelumnya, Kodam VI/Mulawarman telah menandatangani PKS terkait daerah latihan dengan beberapa pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada 14 Januari 2025, untuk lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL) seluas 177.911,04 hektar.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, pada 10 Februari 2025, untuk lahan berstatus APL seluas 18.191,32 hektare.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menegaskan, kerja sama ini tidak hanya mendukung kepentingan latihan militer, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui sinergi antara TNI dan rakyat dalam berbagai aspek, termasuk sosial dan penanggulangan bencana.

"Ketersediaan medan latihan yang sesuai dengan kebutuhan operasi akan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai skenario pertahanan yang terus berkembang," ujar Pangdam.

Pangdam juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara TNI AD dengan instansi terkait agar latihan dapat berjalan efektif dan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pangdam berharap PKS ini dapat menjadi dasar kerja sama jangka panjang yang tidak hanya berkontribusi bagi pertahanan negara, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kodam VI/Mulawarman berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Dengan PKS ini, Kodam VI/Mulawarman kini memiliki daerah latihan yang lebih luas dan strategis di wilayah perbatasan, yang sangat penting untuk mendukung kesiapan tempur prajurit TNI AD dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).