Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipacu untuk memenuhi target sebagai ibu kota politik pada 2028.
Percepatan ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Otorita IKN mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin ketepatan waktu serta kualitas setiap pekerjaan fisik.
Dalam pertemuan rutin yang berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026), Otorita IKN bersama investor, kementerian, serta penyedia jasa konstruksi mengevaluasi seluruh progres lapangan.
Baca juga: Korsel-China Mulai Kepung IKN, Mampukah Swasta Pecah Dominasi APBN?
Pemerintah menerapkan tiga skema pembiayaan untuk pembangunan IKN, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola kementerian, APBN melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Khusus investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Hingga pertengahan Juli 2026, 9 proyek telah tuntas dibangun. Sementara itu, 6 proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi, yakni:
Baca juga: Apartemen dan Perkantoran Garapan China di IKN Beroperasi Akhir 2026
Selain investasi swasta, pembangunan infrastruktur melalui APBN yang dikelola Otorita IKN mencakup 40 paket pekerjaan.
Sebanyak 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket sedang dalam tahap konstruksi, dan 16 paket masih menunggu proses lelang.
Fokus pekerjaan mencakup gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, hingga sistem pengelolaan air minum.
Kementerian Pekerjaan Umum turut menangani 90 paket, dengan 78 paket rampung dan 12 paket dalam proses konstruksi, seperti Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Baca juga: Perdana di IKN, PMA Asal China Mulai Bangun Mixed Use Rp 1,25 Triliun
Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyelesaikan 11 dari 12 paket, dengan satu proyek rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih dalam pengerjaan.
Skema KPBU juga menunjukkan perkembangan melalui 13 proyek prakarsa, terdiri dari 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan.
Agenda terdekat meliputi pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengingatkan seluruh pihak untuk tetap memprioritaskan aspek keselamatan kerja serta menjaga standar mutu pembangunan.
Baca juga: Peluang MICE Global, Catatan Rahayu Saraswati tentang Masa Depan IKN
"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," tegas Basuki, dikutip Kompas.com, Sabtu (18/7/2026).
Forum tersebut juga membedah kendala teknis di lapangan guna menyelaraskan sinkronisasi antara pendanaan APBN, swasta, dan KPBU agar seluruh target pembangunan tetap terjaga dalam koridor efisiensi dan estetika kota.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang