Penulis
BANGKOK, KOMPAS.com – Perkembangan teknologi yang pesat di Asia, termasuk Indonesia, menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar tidak tertinggal dalam arus perubahan.
CEO Enable Project dan Koordinator Konsorsium Gerbangtara Aie Natasha menyampaikan hal ini dalam sesi Frontline Perspectives: Safeguarding Human and Environmental Rights in New Technology di konferensi Corporate Sustainability and Environmental Rights in Asia yang berlangsung di United Nations Conference Centre (UNCC-BKK), Bangkok (18/3/2025).
Aie menekankan, pembangunan infrastruktur teknologi harus sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM agar tidak memicu ketimpangan sosial dan ekonomi.
Baca juga: Nur Zamroni Didapuk Jadi Kabiro SDM dan Humas Otorita IKN
Menurutnya, transisi yang adil terus dibicarakan, tetapi tanpa strategi berkelanjutan yang didukung pemerintah dan sektor bisnis, pengembangan infrastruktur pun akan terhambat.
"Tantangan terbesar bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Sebagai contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia menjadi salah satu proyek besar yang membutuhkan kesiapan SDM untuk mendukung pengembangan infrastrukturnya.
Dalam konteks ini, Gerakan Bangun Nusantara (Gerbangtara) hadir sebagai inisiatif kolaboratif yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Aie juga menyoroti ketimpangan akses teknologi yang masih menjadi tantangan, terutama bagi komunitas pedesaan dan masyarakat adat di Asia.
Baca juga: Mengenal Citadel, Perusahaan Pengelola Dana yang Berinvestasi di IKN
Menurutnya, investasi teknologi harus didahului dengan kesiapan SDM yang akan mengoperasikannya.
“Perbedaan antara kota besar dan daerah terpencil bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan tenaga kerja. Apakah mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam ekonomi hijau? Ini yang harus kita dorong,” tambahnya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya investasi dalam green skills atau keterampilan berbasis keberlanjutan yang mendukung transisi energi ramah lingkungan.
“Penguatan SDM dengan keterampilan hijau adalah kunci menghadapi tantangan industri masa depan sekaligus membuka peluang inovasi dalam ekonomi sirkular,” jelasnya.
Aie juga menekankan kolaborasi lintas sektor (pentahelix), yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media, menjadi faktor utama dalam mendorong kebijakan serta praktik bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Profil 5 Investor Baru IKN, Ada yang Berasal dari Malaysia
Keterlibatan semua pihak, dari komunitas lokal hingga para pembuat kebijakan, sangat penting agar kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak asasi manusia maupun kelestarian lingkungan.
Konferensi ini menghadirkan berbagai pakar global, termasuk Ben Hardman (Mekong Legal Director, Earth Rights International), Sarayu Natarajan (Founder, Aapti Institute), Patchareeboon Sakulpitakphon (Sustainability & Impact Lead, PALO IT Thailand), dan Jehan Wan Aziz (Rule of Law Lead, UNDP Malaysia).
Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM sebagai penggerak utama perubahan.
Konferensi ini menjadi momentum bagi pemimpin bisnis, aktivis, dan regulator untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya