IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, Otorita dan DPR RI Perkuat Kerja Sama

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 terus digenjot dengan komitmen penuh terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Komitmen ini diperkuat melalui kunjungan strategis Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/7/2025).

Kunjungan Panja OG-P BKSAP DPR RI ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari upaya sinergi antarinstansi untuk mempercepat pembangunan IKN.

Baca juga: Buka Peluang Gelar HUT RI Skup Lokal di IKN, Otorita Minta Restu Setneg

Langkah ini juga menjadi respons konkret terhadap aspirasi publik mengenai keberlanjutan pembangunan IKN, yang kini tengah memasuki tahap kedua.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengharapkan kunjungan ini dapat menjadi sumber informasi yang akuntabel bagi masyarakat mengenai progres pembangunan di IKN.

Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

"Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen," ujar Husein.

Baca juga: IKN Tak Jadi Tuan Rumah HUT RI, Otorita Gelar Perayaan Skala Lokal

Ia juga berharap kunjungan ini menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir.

Sinergi ini krusial untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang prima.

Birokrasi Efektif Ciri Khas IKN

Basuki dalam kembali menegaskan bahwa Otorita IKN dibentuk dengan visi mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup.

Model birokrasi inilah yang diharapkan akan menjadi percontohan bagi kementerian, lembaga, serta instansi lain yang nantinya akan berkantor di IKN.

Menanggapi masukan dari anggota Panja, Basuki juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan IKN yang terstruktur.

Baca juga: Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Menuju Ibu Kota Politik 2028

Ini meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk siswa berkebutuhan khusus.

Hal ini menunjukkan komitmen IKN tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Dengan ddemikian, cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di IKN dapat terwujud sesuai target sebagai Ibu Kota Politik 2028," tuntas Basuki.