Basuki Buka Suara Soal Anggaran IKN yang Tak Disinggung Prabowo

NUSANTARA, KOMPAS.com - Saat pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, lantas menanggapi hal tersebut. Menurutnya, tidak mungkin seluruh detail anggaran IKN disebutkan dalam pidato yang terbatas.

"Pidato Bapak Presiden berapa menit? Enggak mungkin semuanya disebutkan," ujar Basuki menjawab Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: Meski Tak Semegah Tahun Lalu, HUT Ke-80 RI di IKN Bakal Dihadiri 3.000 Orang

Ia menjelaskan bahwa IKN tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini.

Bahkan, meskipun tidak disebut secara gamblang dalam pidato, komitmen terhadap pembangunan IKN dipertegas oleh Menteri Sekretaris Negara, yang menyatakan bahwa proyek ini harus selesai dalam tiga tahun.

Pembangunan IKN Masih Berjalan Sesuai Target

Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN, termasuk Istana Wapres, terus berjalan sesuai target. Ia membeberkan beberapa progres penting.

Pembangunan Istana Wapres menurit Basuki akan selesai November 2025 nanti.

Baca juga: Resmi, 38 Putra-Putri Paskibraka Pertama IKN Dikukuhkan, Siap Kibarkan Merah Putih

Sementara pembangunan jalan-jalan di IKN, seperti Jalan 1A, 1B, dan 1C, dikerjakan 24 jam penuh untuk mengejar target.

Adapun proyek yang sudah dikerjakan, beberapa di antaranya tuntas akhir tahun ini, dengan progres mencapai 60 persen.

Sementara untuk 28 proyek baru yang masuk Tahap II pembangunan IKN senilai total Rp 18, 37 triliun tengah dilelang.

"Sekarang sudah kita tenderkan, mungkin akhir September nanti sudah tanda tangan kontrak, Oktober sudah mulai pekerjaan," jelas Basuki.

Anggaran IKN Mendapat Tambahan Dana

Basuki juga menjelaskan bahwa anggaran IKN dalam APBN 2026 senilai Rp 6,3 triliun masih bersifat indikatif dan ada kemungkinan mendapat tambahan.

Ini dibuktikan dengan pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk uang muka (15 persen) dari total nilai kontrak 40 proyek yang sedang berjalan.

Baca juga: Meski Tak Singgung Anggaran IKN, Prabowo Tegaskan Harus Tuntas 3 Tahun

"Meskipun yang diumumkan Rp 6,3 triliun, itu kan indikatif. Belum dibahas dengan DPR," kata Basuki.

Ia meyakini anggaran tambahan ini akan terbayar pada 2026.

Selain APBN, pembangunan IKN juga melibatkan investasi swasta. Beberapa proyek yang melibatkan sektor swasta antara lain:

• Skema KPBU: Proyek jalan senilai Rp 60 triliun dan proyek Union senilai Rp 70 triliun telah disetujui Menteri Keuangan.
• Perumahan: Pembangunan 8 tower dan 109 rumah tapak sudah dimulai.
• Sektor Pariwisata: Pembangunan hotel, restoran, dan Taman Safari segera dimulai.

Baca juga: Intiland Siap Bangun 109 Rumah di IKN, Investasi Hunian Swasta Pertama

Basuki juga menyebutkan bahwa pembangunan di IKN dikerjakan oleh tiga pihak: Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.

Hal ini menunjukkan kolaborasi erat dalam mewujudkan pembangunan IKN.

Dengan progres dan komitmen yang kuat, Basuki meyakinkan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, meskipun anggaran tidak disebutkan secara rinci dalam pidato presiden.