IKN Terus Digenjot, Ada 15 Paket dalam Tahap Konstruksi

NUSANTARA, KOMPAS.com - Target menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 bukan lagi sebatas wacana di atas kertas.

Landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Baca juga: IKN Ibu Kota Politik Tahun 2028, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Otorita IKN bergerak cepat memastikan setiap proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terbangun sesuai jadwal.

Fokus utama saat ini tertuju pada 15 paket proyek fisik yang sedang dikerjakan secara serentak, dari total 40 paket kelolaan Otorita IKN hingga 2026 ini.

Gedung DPR hingga Air Bersih Mulai Dibangun

Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan Otorita IKN mencakup fasilitas inti pemerintahan. Pusat perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif juga mulai dikerjakan.

Paralel dengan itu, infrastruktur dasar kota seperti jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum terus dikerjakan untuk menjamin layanan dasar perkotaan.

Baca juga: Nonton Bareng Final Piala Dunia, Basuki: Bangun IKN Butuh Napas Panjang

Dari total 40 paket yang dikelola Otorita IKN melalui dana APBN, 9 paket telah rampung pada 2025.

Selain 15 paket yang tengah berjalan, ada 16 paket lain yang memasuki tahap persiapan lelang.

Dukungan kementerian lain juga mempercepat progres di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, mengelola 90 paket pekerjaan. Sebanyak 78 paket rampung, sementara 12 paket sisanya sedang berjalan, termasuk Jalan Tol Nusantara dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelesaikan 11 dari 12 paket pekerjaan. Proyek yang masih berjalan fokus pada pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak relokasi.

Swasta dan KPBU Ambil Peran

Pembangunan pusat pemerintahan ini tidak hanya bergantung pada APBN. Sektor swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi mesin penggerak tambahan.

Baca juga: Aset IKN Senilai Rp 71,96 Triliun Resmi Dikelola Otorita

Sejauh ini, 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sembilan proyek swasta telah selesai, dan enam proyek lain sedang dibangun, antara lain:

1. Kampus Universitas Gunadarma Nusantara
2. Rumah Sakit Abdi Waluyo
3. Teras by Plataran
4. Apartemen PT Star Bright International Investment
5. Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang
6. Apartemen PT Dian Jaya Indonesia

Sementara lewat skema KPBU, 13 proyek prakarsa di sektor hunian dan jalan siap dieksekusi. Proyek terdekat yang segera dimulai adalah pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.

Keselamatan Kerja Jadi Prioritas

Percepatan ritme kerja di lapangan membawa konsekuensi pada tingginya risiko keselamatan.

Baca juga: Pertunjukan Angklung Ramaikan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengingatkan seluruh kontraktor dan konsultan agar tidak mengabaikan standar keselamatan kerja demi mengejar tenggat waktu. 

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," tegas Basuki.