Komisi VI DPR: Pembangunan IKN Tahap II Harus Diawasi secara Ketat

NUSANTARA, KOMPAS.com – Dalam kerangka percepatan Pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN), lembaga legislatif mulai memasang radar pengawasan yang lebih tajam.

Bukan sekadar memberikan restu politik, DPR RI kini menyoroti variabel-variabel krusial di balik kemegahan fisik bangunan: mulai dari mitigasi risiko, kualitas konstruksi, hingga inklusivitas sosial bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Jumat, Pengumuman Pemenang Sayembara Desain Pusat Kebudayaan Nusantara IKN

Pada Kamis (29/01/2026), rombongan Komisi VI DPR RI melakukan tinjauan lapangan mendalam ke jantung IKN.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi legislatif untuk membedah fakta di lapangan, memastikan bahwa visi besar smart forest city tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kelayakan huni.

Lebih dari Sekadar Perpindahan Geografis

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, dalam kunjungan perdana resminya, memberikan apresiasi atas progres masif yang telah dicapai.

Baginya, IKN adalah manifestasi dari strategi besar Indonesia untuk keluar dari pola pembangunan yang "Jawa-sentris".

“Kita senang sekali, ini pertama kali saya ke sini. Kita memang melihat bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya mengganti pusat pemerintahan di Jakarta ke Kalimantan Timur, tapi lebih dari itu adalah pemerataan pembangunan, membangun kota masa depan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Anggia.

Baca juga: Ternyata, Investor Asing yang Resmi Masuk IKN Baru Satu, Siapa Dia?

Ia menambahkan bahwa posisi IKN yang berdiri di tengah hutan menjadikannya sangat relevan dengan isu keberlanjutan global.

Namun, Anggia memperingatkan bahwa kebanggaan atas konsep futuristik ini harus dibarengi dengan kesiapan faktual yang matang.

Audit Kelayakan dan Pengelolaan Risiko

Isu utama yang ditekankan oleh Komisi VI adalah mengenai standar kelayakan. DPR menegaskan bahwa kesiapan IKN tidak boleh hanya diukur dari visual gedung perkantoran yang megah, melainkan dari fungsionalitas dan keamanan jangka panjang.

Anggia menekankan, pengawasan harus mencakup spektrum yang luas, terutama karena skala proyek ini melibatkan anggaran dan sumber daya yang luar biasa besar.

Baca juga: Konsultan Asing: IKN Berhasil jika Ekosistem Lingkungan-Ekonomi Hidup

"Nantinya kita tidak sekadar melihat kantor kita sudah ada, itu penting, tetapi kita juga harus melihat secara faktual. Harus diimbangi dengan pengawasan pengelolaannya, terkait risiko, komunikasi dengan masyarakat, dan kualitas bangunan," tegasnya.

Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apakah IKN benar-benar siap menampung ribuan ASN dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

“Apakah ready, tidak hanya sekadar ready, tapi memang layak kita pindah ke sini,” tambahnya.

Sinergi dan Akuntabilitas

Setelah berdialog secara intelektual mengenai regulasi dan pendanaan, rombongan legislatif melanjutkan peninjauan ke titik-titik vital, termasuk Istana Garuda dan Kawasan Legislatif.

Peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi kualitas material dan struktur bangunan agar sesuai dengan standar kelas dunia yang dijanjikan.

Baca juga: Gibran Dorong ASN Setwapres Segera Berkantor di IKN

Pengawasan dari DPR RI dianggap sebagai jangkar pengaman bagi Otorita IKN. Dengan adanya check and balance yang kuat, risiko kegagalan infrastruktur atau maladministrasi dapat diminimalisasi.

Fokus pada komunikasi dengan masyarakat lokal juga menjadi poin penting agar pembangunan IKN tidak menciptakan segregasi sosial, melainkan merangkul ekosistem sekitar.