Soal Proyek Bandara VVIP IKN, Makmur: Pemerintah Tak Mungkin Rugikan Warga

PENAJAM, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memastikan, pemerintah tak mungkin merugikan masyarakat, termasuk yang terdampak pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di kabupaten PPU, Kalimantan Timur.

Namun, dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat menyesuaikan, mendukung, dan memberikan kemudahan kepada pemerintah.

Makmur memastikan hal ini saat membuka sosialisasi gugus tugas reforma agraria (GTRA) tentang subjek reforma di luar bandara VVIP dan Tol segmen 5B, yang digelar di Gedung Graha Pemuda Kilometer 08 Nipah-nipah.

Sosialisasi ini melibatkan langsung masyarakat di beberapa kelurahan terdampak pembangunan bandara VVIP IKN di kabupaten PPU, Selasa (23/1/2024).

“Inilah salah satu tugas pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerima itu tanpa ada yang dirugikan. Tidak mungkinlah pemerintah akan merugikan masyarakatnya,” kata Makmur.

Baca juga: Bangun Sarana-Prasarana, PPU Cari Pendanaan lewat Creative Financing

Dia menambahkan, melalui sosialisasi gugus tugas reforma agraria yang digelar tersebut masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah secara langsung.

Ditambahkannya, pemerintah juga memahami selama ini persoalan dampak sosial belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satunya disebabkan keterbatasan aparat Pemerintah Kabupaten PPU yang ada di wilayahnya.

“Ini kita lakukan tentunya untuk menyelaraskan keinginan pemerintah dengan masyarakat. Kami bersyukur melalui sosialisasi hari ini ada kepuasan dari masyarakat melalui penjelasan-penjelasan yang diberikan,” ungkapnya.

Menurut Makmur, reforma agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses.

Sehingga penyelenggaraan reforma agraria perlu dukungan dan keterlibatan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait tercapai secara optimal.

Masalah agraria merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati.

Karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah.

Baca juga: Tak Ingin Tertinggal dari IKN, Kabupaten PPU Siapkan Program Strategis

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan sangat dibutuhkan. Karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, agar ke depannya tidak ada lagi permasalahan agraria, khususnya di kabupaten PPU.

Sosialisasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai usaha bersama untuk mencapai tujuan reforma agraria di Kabupaten PPU.

Selain itu kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi terkait sejauhmana pencapaian program reforma agraria di Kabupaten PPU.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini, dapat menyelesaikan konflik maupun sengketa lahan yang berada di kabupaten PPU,” tutupnya.