Soal Investasi di IKN, PBNU Bisa Pilih Lokasi Sesuai Peruntukan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektar misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Yahya, dikutip dari Antara.

Lahan tersebut akan digunakan PBNU untuk membangun kantor, fasilitas pendidikan dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru itu.

Ungkap Yahya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh PBNU di IKN.

Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

Baca juga: Hingga Agustus 2024, Anggaran Bangun IKN Tembus Rp 41,41 Triliun

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja mengatakan, lokasi bakal proyek PBNU di IKN harus merujuk kepada rencana tata ruang.

"Kita punya rencana detail tata ruang, terus kita turunkan dari urban design guidline, nah di situ sudah dijelaskan fungsi-fungsi tata ruangnya, fungsi-fungsi dalam kawasan itu. Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidian, olahraga, tinggal lihat rencana tata ruangnya adanya di mana," ujar Endra saat ditemui di kantornya, Jakarta.

Ada pun kawasan ibu kota negara IKN adalah 56.000 hektar yang terbagi menjadi wilayah pengembangan 1-9.

"Nanti disesuaikan, atau mixed use kan bisa juga. Dia bisa milih di mana nanti kalau memang sesuai, ada beberapa opsi nanti bisa pilih," tuntasnya.