Ruang buat Prabowo, Anggaran IKN dari Kementerian PUPR Rp 4 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2025 sebesar Rp 75,6 triliun.

Dari alokasi tersebut, salah satu penggunaannya untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk IKN pada tahun-tahun sebelumnya.

"IKN hanya Rp 4 triliun tahun 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih untuk juga nanti akan melanjutkan program pembangunan IKN," jelas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja dalam webinar berjudul "Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur" yang disiarkan kanal Youtube FMB9ID_IKP pada Senin (2/9/2024).

Baca juga: Hingga Agustus 2024, Anggaran Bangun IKN Tembus Rp 41,41 Triliun

Masih kecilnya alokasi anggaran pembangunan IKN merupakan bagian dari pemberian ruang fiskal anggaran Kementerian PUPR Tahun 2025 untuk pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pasalnya menurut Endra, total alokasi anggaran Kementerian PUPR Tahun 2025 sebesar Rp 75,6 triliun setara dengan 50 persen dari anggaran Kementerian PUPR tahun 2024.

Endra mengakui, angka ini memang lebih rendah dari pagu yang berjalan 2024, karena ini adalah ruang fiskal yang diberikan untuk pemerintah baru.

"Jadi kita tidak mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sedang berjalan," terangnya.

"Ini untuk memastikan bahwa program yang sudah berjalan itu tetap berkesinambungan, tetapi ada ruang fiskal yang akan disediakan oleh pemerintah baru tentunya untuk program-program presiden terpilih ya Pak Prabowo nanti," pungkas Endra.