Memahami Jakarta, Kota Global Pasca IKN

GLOBALISASI terjadi semakin cepat. Ekonomi global berkelindan erat dengan politik lokal, mengubah struktur masyarakat maupun politik kota.

Kota-kota pun makin berorientasi global. Termasuk Jakarta yang harus menjadi kota dunia. Hal ini sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jakarta yang disepakati Pemerintah Kota dan DPRD.

Sebagai kota primat ekonomi Indonesia akan tetap bertumbuh sebagai akumulator dan redistributor ekonomi, Jakarta kini harus berhadapan dengan kota lain di dunia berkompetisi berebut kue ekonomi.

Beberapa lembaga survei termasuk Golkar Institute, LSI dan Indikator dalam dua bulan terakhir memperlihatkan, tantangan Jakarta hari ini yang dominan adalah tingginya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, korupsi dan kualitas layanan birokrasi, kemacetan, dan banjir.

Baca juga: Enam Proyek Mixed Use yang Dibangun di IKN Tembus Rp 38,8 Triliun

Kendati demikian, kota perlu meningkatan daya saing di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya setempat di kancah global.

Tantangan geografis Jakarta cukup besar, membuat pemerintahnya harus mampu menangkap aspirasi beragam warganya.

Wilayah Provinsi DK Jakarta memiliki luas 7.639,83 kilometer persegi, yang mencakup
luas daratan sebesar 662,33 kilometer persegi, dan luas lautan sebesar 6.977,5 kilometer persegi

Rentang kendali administratifnya pun kompleks, terbagi ke dalam lima kota administratif, satu kabupaten administratif yang terdiri dari 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.741 Rukun Warga (RW) dan 30.470 Rukun Tetangga (RT).

Diperkirakan tiga juta warga bergerak setiap hari masuk keluar batas administrasi Jakarta. Ini membuat isu aglomerasi perkotaan terbesar ke-4 di dunia yang menyangkut 31 juta penduduk menjadi bagian tak terpisahkan dari permasalahan Jakarta.

Karena itu, kompleksitas perencanaan pembangunan di Jakarta menuntut pentingnya peran pemimpin, dalam hal ini gubernur Jakarta yang visioner.

Berkembang "by design"

Jakarta perlu pemimpin cakap dengan manifestasi politik yang kuat dalam mensikapi konflik tata ruang, spekulasi tanah berlebihan, terpinggirkannya kegiatan-kegiatan produktif masyarakat kecil, serta ketahanan terhadap degradasi lingkungan.

Rencana pindahnya fungsi pemerintahan pusat ke Iibu Kota Nusantara (IKN) pun jadi perhatian dunia, sehingga solusi teknokratik pembangunan Jakarta baru harus diaplikasikan dengan ukuran-ukuran kenyamanan hidup kota (livability) dan solusi teknologi masa depan.

Baca juga: Mimpi Besar Indonesia Punya Tol Bawah Laut Bakal Terwujud di IKN

Salah satu kunci utama adalah memahami peran regional Jakarta dalam proses pembentukan mega cities, pencapaian target penyediaan perumahan, dan fasih dalam politik regionalism dan pengelolaan aglomerasi yang tepat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana proses perencanaan Jakarta dibarengi kebijakan urusan aglomerasi perkotaan Jabodetabekpunjur yang sarat isu koordinatif yang sangat pelik.

Sebuah kota dunia harus layak huni. Jakarta perlu pemimpin yang fasih dan mampu memahami bagaimana mengelola kualitas tempat hidup kita.

Tidak bisa lagi asal membangun atau sekedar mengamini kekumuhan yang sudah terlajur terjadi di lapangan.

Kebutuhan air bersih, infrastruktur mobilitas modern, energi, kesempatan kerja, keberlanjutan lumbung pangan, konflik ruang demi investasi, itu hanya sebagian dari isu langung urbanisasi.

Bagi masyarakat Jakarta dan Jabodetabekpunjur, harapannya sudah jelas. Angkutan Transjakarta melayani masyarakat sampai Bekasi, Bogor, dan Tangerang.

Baca juga: Tampilan Interior Bandara Nusantara di IKN, Adopsi Perisai Talawang

Penanganan kemacetan juga harus komprehensif, termasuk bagi komuter di wilayah Jabodetabekpunjur, smart traffic management. Targetnya warga bergerak lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Pembangunan rusun yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis, didukung akses transportasi, subsidi sewa dan skema kepemilikan yang ringan dan bertahap.

Pasca IKN, bisa memanfaatkan aset lahan milik pemerintah dan BUMD seperti pasar untuk membangun hunian vertikal. Konsolidasi lahan pun harus terintegrasi dengan pusat ekonomi dan transportasi publik.

Pembaruan kawasan (urban regeneration) strategis provinsi bisnis dan komersial harus fokus pada kawasan transit antar moda, didukung fasilitas publik, dijadikan vibrant yang memiliki daya tarik.

Sebagai kota berketahanan, pengurangan resiko banjir yang terintegrasi harus melibatkan aglomerasi Jabodetabekpunjur, membenahi 13 sungai dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana.

Dan juga, kadang kita lupa. Kota dunia harus menarik, menampakan sisi kreatif serta aktifitas tematik galeri seni, studio musik, dan ruang kreatif untuk menarik talenta lokal dan internasional.