Hingga November 2024, Ada 13 Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Kaltim

Karena itu, Sri Wahyuni mengajak seluruh stakeholders membangun semangat bersama dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih ini sangat penting, karena Kaltim mengampu hampir 50 persen besaran ekonomi di regional Kalimantan.

Jadi, jika terjadi sesuatu di Kaltim, akan sangat menggangu ekonomi yang ada di regional Kalimantan.

Baca juga: Kemenko Polkam Jamin Kualitas Penyelenggaraan Pilkada di Kaltim

Saat ini, besaran ekonomi Kaltim mencapai 48 persen atau setara dengan besaran ekonomi  dari 4 provinsi lain di Kalimantan.

Dengan besaran ekonomi seperti ini, tentu tantangan untuk pemberantasan korupsi juga semakin besar.

"Ini menjadi tantanga bagaimana besaran ekonomi Kaltim juga paralel dengan pemberantasan korupsi yang semakin membaik," imbuh Sri Wahyuni.

Atas sejumlah upaya ini, Indeks Monitoring Center Prevention (MCP) Provinsi Kaltim Tahun 2023 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencapai 83,20 persen.

Sementara Indeks MCP Provinsi Kaltim pada tahun 2022 mencapai angka 73 persen.