Tantangan dan Peluang Pembangunan IKN Tahun 2025

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek ambisius Indonesia yang dibangun untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selama dua tahun terakhir, proyek ini telah menunjukkan perkembangan signifikan, menandai babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia dengan visi menciptakan kota masa depan yang berkelanjutan dan cerdas.

Hingga 13 Desember 2024, pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Tahap I telah menembus angka 96 persen.

Sejumlah proyek pembangunan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa proyek lainnya masih dalam proses konstruksi dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Baca juga: Cara Murah dan Hemat Merayakan Tahun Baru di IKN

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Endra Saleh Atmawidjaya menegaskan, pembangunan IKN tetap berlanjut.

Menurutnya, pelaksanaan proyek yang mendukung ekosistem perkantoran menunjukkan progres signifikan.

Dia memerinci, progres Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I mencapai 90 persen, Kemenko III 92 persen, Kemenko II 70 persen, dan Kemenko IV 95 persen.

Kemudian progres proyek Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mencapai 96 persen, sedangkan Kantor Kementerian PU baru mencapai 38 persen.

"Sementara Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ring II sudah 27 persen," ucap Endra.

Selain itu, progres proyek Masjid Negara mencapai 40 persen, dan Kantor Otorita IKN (OIKN) yang dijadwalkan selesai pada Februari 2025 sudah mencapai 75 persen.

Adapun Istana Wakil Presiden baru mencapai 24 persen.

Bagaimana keberlanjutan IKN pada Tahun 2025?

Pertanyaan ini mengemuka dan menjadi perbincangan hangat, mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan lebih memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis dan Program 3 Juta Rumah.

Baca juga: Polresta Balikpapan Sebar Foto DPO Harun Masiku

Hal ini tecermin dari penetapan anggaran pembangunan IKN Tahun 2025 yang berjalan sangat dinamis.

Fluktuasi anggaran IKN merupakan salah satu tantangan tahun depan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, prioritas pembangunan, dan ketersediaan pendanaan.

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran untuk IKN hanya Rp 143,1 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran sebelumnya.

Namun, angka lebih besar dialokasikan Kementerian PU sebesar Rp 13,21 triliun. Sementara secara total anggaran IKN yang dialokasikan sejumlah kementerian dan lembaga mencapai Rp 15 triliun.

Meskipun angka pastinya masih dapat berubah, secara umum anggaran IKN 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Sebut saja pembangunan jalan, jembatan, sistem sanitasi, dan jaringan listrik yang mendukung aktivitas di IKN.

Kemudian penyelesaian KIPP yang meliputi Istana Garuda, Kawasan Perkantoran, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya akan terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terbatasnya APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN ini mau tak mau harus disiasati dengan creative financing.