Tantangan dan Peluang Pembangunan IKN Tahun 2025

Selama dua tahun terakhir, proyek ini telah menunjukkan perkembangan signifikan, menandai babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia dengan visi menciptakan kota masa depan yang berkelanjutan dan cerdas.

Hingga 13 Desember 2024, pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Tahap I telah menembus angka 96 persen.

Sejumlah proyek pembangunan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa proyek lainnya masih dalam proses konstruksi dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Endra Saleh Atmawidjaya menegaskan, pembangunan IKN tetap berlanjut.

Menurutnya, pelaksanaan proyek yang mendukung ekosistem perkantoran menunjukkan progres signifikan.

Dia memerinci, progres Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I mencapai 90 persen, Kemenko III 92 persen, Kemenko II 70 persen, dan Kemenko IV 95 persen.

Kemudian progres proyek Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mencapai 96 persen, sedangkan Kantor Kementerian PU baru mencapai 38 persen.

"Sementara Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ring II sudah 27 persen," ucap Endra.

Selain itu, progres proyek Masjid Negara mencapai 40 persen, dan Kantor Otorita IKN (OIKN) yang dijadwalkan selesai pada Februari 2025 sudah mencapai 75 persen.

Adapun Istana Wakil Presiden baru mencapai 24 persen.

Bagaimana keberlanjutan IKN pada Tahun 2025?

Pertanyaan ini mengemuka dan menjadi perbincangan hangat, mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan lebih memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis dan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini tecermin dari penetapan anggaran pembangunan IKN Tahun 2025 yang berjalan sangat dinamis.

Fluktuasi anggaran IKN merupakan salah satu tantangan tahun depan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, prioritas pembangunan, dan ketersediaan pendanaan.

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran untuk IKN hanya Rp 143,1 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran sebelumnya.

Namun, angka lebih besar dialokasikan Kementerian PU sebesar Rp 13,21 triliun. Sementara secara total anggaran IKN yang dialokasikan sejumlah kementerian dan lembaga mencapai Rp 15 triliun.

Meskipun angka pastinya masih dapat berubah, secara umum anggaran IKN 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Sebut saja pembangunan jalan, jembatan, sistem sanitasi, dan jaringan listrik yang mendukung aktivitas di IKN.

Kemudian penyelesaian KIPP yang meliputi Istana Garuda, Kawasan Perkantoran, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya akan terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terbatasnya APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN ini mau tak mau harus disiasati dengan creative financing.

Selama ini Pemerintah menjalankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta.

Akan tetapi, hingga pelaksanaan groundbreaking ke-8, realisasi investasi swasta masih jauh dari target Rp 100 triliun sampai akhir 2024, yakni baru sekitar Rp 58,4 triliun.

Sementara pelaksanaan groundbreaking ke-9 yang rencananya akan diikuti oleh lima investor asing dan domestik, hanya senilai Rp 5 triliun.

"Pembangunan IKN kan masih berjalan, akan ada groundbreaking ke-9. Jadi tidak benar meleset dari target," ungkap Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono.

Adapun tantangan lainnya yang dihadapi terkait keberlanjutan IKN menyangkut ketersediaan tenaga ahli dalam berbagai bidang, termasuk konstruksi, perencanaan kota, dan manajemen proyek dalam jumlah besar.

Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi tenaga kerja lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan IKN.

Daya Dukung Lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang masif di IKN dianggap berpotensi merusak lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan perubahan iklim mikro.

Mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI), dalam kurun waktu tiga tahun (2018-2021) saja, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14.010 hektar di antaranya berada di hutan produksi.

Kemudian, 3.140 hektar di Area Penggunaan Lain (APL), sisanya 807 hektar di Tahura, 9 hektar Hutan Lindung, dan 15 hektar di area lainnya.

Sementara sepanjang 2022 sampai Juni 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar.

Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 2024.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas menengarai, deforestasi di IKN yang demikian masif, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran.

Lebih dari itu, deforestasi hutan alam ke depan dapat menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur iklim mikro, serta sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah adaptasi masyarakat lokal dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat akibat pembangunan IKN.

Jika adaptasi tidak berjalan dengan baik, berpotensi menyulut konflik sosial akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dengan pihak pengembang atau pemerintah.

Ketersediaan energi yang besar untuk mengoperasikan kota baru juga merupakan tantangan yang signifikan.

Demikian halnya dengan pengelolaan sampah dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di IKN memerlukan sistem pengelolaan yang modern dan efisien.

Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dan menjadi contoh kota pintar yang berkelanjutan.

Sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi. Menurutnya, IKN menawarkan potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi contoh kota modern yang berkelanjutan.

"Membangun IKN adalah membangun peradaban, ibu kota kodern dan berkelanjutan, yang akan dilaksanakan hingga 2045. Membangun IKN tidak hanya membangun hardware (pembangunan fisik), juga membangun software (penguasaan teknologi), dan brainware (peningkatan kapasitas SDM)," tutur Ale kepada Kompas.com.

Jika itu berjalan dengan benar, pemindahan IKN menawarkan segudang peluang bagi berbagai sektor. 

Knight Frank dan Colliers Indonesia menilai, tahun 2025 menjadi titik penting dalam perkembangan IKN, di mana sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan kota telah mulai membuahkan hasil.

Berikut peluang yang bisa dipertimbangkan:

1. Investasi Properti

Dengan perpindahan ASN dan karyawan BUMN, permintaan perumahan akan meningkat drastis.

Demikian halnya dengan ruang komersial seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel akan membuka peluang investasi yang sangat besar.

Berikutnya adalah kawasan industri di IKN akan menarik investasi dari berbagai sektor.

2. Sektor Jasa

IKN memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata baru dengan berbagai atraksi alam dan budaya. 

IKN juga membutuhkan kampus-kampus berkualitas yang akan menarik mahasiswa dari seluruh Indonesia, sehingga membuka peluang bisnis di sektor pendidikan.

Sementara di sektor kesehatan, dengan fasilitas yang modern dan lengkap akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dan membuka peluang bagi investor bermain di sektor ini.

3. Teknologi

Implementasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan big data akan membuka peluang bagi perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif.

Pembangunan IKN juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan, sehingga membuka peluang bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi.

4. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung akan terus berlanjut, sehingga membuka peluang bagi kontraktor dan perusahaan konstruksi.

Selanjutnya pengembangan sistem transportasi massal akan membutuhkan berbagai jenis kendaraan dan teknologi transportasi.

5. Pertanian dan Perikanan

Konsep agropolitan yang akan dikembangkan di IKN akan membuka peluang bagi pengembangan pertanian modern dan perikanan.