Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus digeber.
Di tengah kabar pemangkasan anggaran besar-besaran, pekerjaan di lapangan tetap dilakukan dan diupayakan sesuai jadwal.
Terutama infrastruktur dasar yang mendukung kelengkapan ekosistem perkantoran di Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Salah satunya adalah Kantor Otorita IKN yang saat ini menunjukkan perkembangan konstruksi fisik lebih dari 95 persen.
Baca juga: Pembangunan IKN Ditinjau Ulang, AHY Pastikan Lebih Adaptif dan Efisien
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga memastikan Kantor OIKN beroperasi akhir Februari 2025.
Saat ini tengah dikerjakan tahap fitting out dan sebagian perlengkapan furnitur atau mebeulair sudah dipasang.
"Akhir Februari ini saya harapkan tuntas ya, dan OIKN bisa mulai berkantor," ucap Danis kepada Kompas.com, Rabu (5/2/2025).
Sementara terkait eksosistem perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif, Danis menjelaskan, sesuai dengan linimasa yang sudah ditentukan.
Khusus kantor-kantor yang mendukung ekosistem Lembaga Legislatif, terdapat revisi desain pada ruang sidang paripurna.
Baca juga: Sumbu Kebangsaan IKN, Proyek Monumental Simbol Peradaban Modern
Danis menegaskan, revisi ini sama sekali tidak terkait dengan efisiensi anggaran, melainkan penyempurnaan desain agar Lembaga Legislatif tampil lebih terhormat, gagah, dan berwibawa.
"Revisi ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto, dan sedang difinalkan bentuknya. Kami harapkan, lelang pekerjaan untuk membangun gedung ini Februari 2025 sudah dimulai," terang Danis.
Ekosistem perkantoran Lembaga Legislatif mencakup lima gedung utama (main building), yakni Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gedung Sidang Paripurna, dan Gedung Sekretariat.
Sementara Ekosistem perkantoran Lembaga Yudikatif mencakup Gedung Mahkamah Agung (MK), Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dan Gedung Komisi Yudisial (KY).
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.