Shared Office System di IKN Bakal Runtuhkan Sekat Ego Sektoral K/L

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) bersiap meruntuhkan tembok tebal ego sektoral dalam birokrasi Indonesia.

Melalui penerapan konsep layanan berbagi pakai atau shared office dan shared system, IKN memaksa setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk melebur dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi dan kolaboratif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menegaskan, pola kerja futuristik ini adalah kunci transformasi dari birokrasi tradisional menuju smart governance.

Baca juga: Baret Merah Turun Gunung, Pasukan Elite Kopassus Bersih-bersih IKN

Di IKN, sekat fisik dan administratif yang selama ini menghambat kecepatan pelayanan publik akan digantikan oleh budaya kerja lintas batas (cross-boundary).

Menurut Rini, IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tapi merancang ulang cara negara bekerja.

"Melalui shared office dan shared system, kolaborasi antarinstansi didorong semakin kuat, fasilitas dimanfaatkan bersama, dan proses kerja menjadi jauh lebih cepat serta efisien," ujar Rini saat memberikan kuliah umum kepada ratusan ASN di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (13/2/2026).

Mengubur Ego Sektoral Lewat Tata Kelola Digital

Selama ini, ego sektoral seringkali menjadi penghambat utama pembangunan nasional, di mana setiap kementerian cenderung bekerja di "menara gading" masing-masing dengan sistem aplikasi yang terfragmentasi. Di IKN, paradigma ini resmi diakhiri.

Implementasi shared system memastikan tidak ada lagi tumpang tindih aplikasi antarinstansi.

Semua abdi negara akan bergerak dalam platform tunggal yang memungkinkan pertukaran data secara instan.

Baca juga: Menteri Agama Dijadwalkan Isi Tausiyah Tarawih di Masjid Negara IKN

Sementara itu, konsep shared office atau kantor bersama dirancang untuk menciptakan ruang kerja yang dinamis, di mana ASN dari berbagai kementerian dapat berinteraksi secara intensif dalam satu atap.

"Kita merancang cara baru pengambilan keputusan. Ini hanya bisa dibangun ketika kita menanamkan integritas dan budaya kerja yang baik, di mana outcome atau hasil kerja dirasakan secara kolektif (shared outcome), bukan lagi per instansi," tegas Rini.

Laboratorium Hidup Transformasi ASN

Sebagai pelopor peradaban baru, ASN yang bertugas di IKN dituntut memiliki standar kompetensi digital yang tinggi.

Transformasi ini pun didukung oleh ekosistem pendukung yang inklusif, mulai dari hunian (Rusun ASN) yang berkualitas hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan berstandar internasional yang berada dalam jangkauan kawasan KIPP.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menilai penguatan konsep shared office ini merupakan energi baru bagi para personel yang sudah mulai bertugas di lapangan.

Baca juga: Masjid Negara IKN Siap Gelar Tarawih Berjamaah Ramadan Tahun 2026

"Ini kota baru dengan budaya kerja baru. Kami yakin perhatian terhadap sistem kerja yang kolaboratif ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bekerja sama lintas kementerian dan lembaga," tutur Bimo.

IKN diposisikan sebagai laboratorium transformasi birokrasi Indonesia. Praktik terbaik (best practices) yang lahir dari integrasi sistem di IKN diharapkan dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Dengan tata kelola yang berintegritas dan berbasis teknologi digital yang menyatu, IKN dipersiapkan untuk melahirkan pelayanan publik yang lincah dan responsif.

Ke depan, tidak ada lagi ruang bagi birokrasi yang lamban akibat prosedur yang berbelit antarinstansi; yang ada adalah pelayanan publik yang utuh dan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.