Gedung Parlemen IKN Dirancang Lebih Tinggi, Tampilkan Kesan Megah

NUSANTARA, KOMPAS.com - Gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang dengan kontur yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lainnya sehingga menampilkan kesan megah.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan calon pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD berada di posisi yang lebih tinggi di sebelah kiri Istana.

"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ujar Muzani saat meninjau lokasi pembangunan, Senin (20/4/2026), dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/04/2026).

Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

"Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.

Disetujui Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah berkontrak sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain.

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Target Rampung 2027-2028

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kuat kelembagaan negara.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki.

Menurutnya, penekanan pada aspek filosofi tersebut menjadi bagian penting agar kawasan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik bagi penyelenggaraan negara.