Greater Nusantara, Siasat IKN Lolos dari Kutukan Kota Mati

NUSANTARA, KOMPAS.com — Ambisi pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa semakin mendekati kenyataan.

Otorita IKN secara resmi mulai menggeser fokus kerja, dari pembangunan internal kawasan inti pemerintahan menuju integrasi regional berskala luas.

Melalui konsep "Greater Nusantara", proyek ini mencoba mengaitkan masa depan ekonominya dengan daerah-daerah penyangga di Kalimantan Timur guna menghindari risiko kota mati yang kerap menimpa ibu kota baru di berbagai belahan dunia.

Baca juga: Beruang Madu, Lutung Merah, dan Rusa Sambar Kembali Kuasai Hutan IKN

Konsep Greater Nusantara merupakan modifikasi dari amanat awal Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 mengenai skema Tiga Kota (IKN, Balikpapan, Samarinda).

Jangkauan wilayah kini diperluas dengan memasukkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Langkah ini diambil setelah data lapangan menunjukkan ketergantungan logistik, ruang hunian, dan pasokan tenaga kerja IKN yang masih sangat bertumpu pada wilayah-wilayah sub-regional tersebut.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menegaskan, isolasi geografis dan keterbatasan interaksi ekonomi adalah musuh utama keberlanjutan IKN.

"Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara," kata Pungky dalam forum diskusi tata ruang regional, Jumat (5/6/2026).

Baca juga: Ekonomi Penyangga IKN Timpang: Balikpapan Tercekik Tiket Pesawat, PPU Deflasi

Data internal Otorita dari fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) mengeklaim dampak rambatan ekonomi (spillover effect) mulai bekerja di tingkat lokal.

Penajam Paser Utara mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen, dibarengi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45 persen dibandingkan periode sebelum proyek dimulai.

Dalam anatomi regional ini, Balikpapan diposisikan sebagai pintu masuk arus modal, sedangkan Samarinda dan Kukar menjadi rantai pasok industri perkotaan.

Namun, tantangan terbesar skema metropolitan inter-sentris ini terletak pada koordinasi birokrasi.

Belajar dari hambatan sinkronisasi wilayah Jabodetabekpunjur yang kerap terbentur batas administrasi dan ego sektoral, Otorita IKN sedang mengkaji model kerja sama yang lebih cair.

Salah satu yang diadopsi adalah Nara Model dari Jepang, sebuah kerangka kolaborasi antardaerah berbasis kebutuhan spesifik (seperti transportasi dan logistik) tanpa beban struktural dari pembentukan lembaga baru yang kaku.

Baca juga: Intip, Progres Terbaru Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN

Profesor Norihisa Shima dari Toyo University, yang turut mengkaji cetak biru Tri-City Development Plan (TCDP), menekankan pentingnya pembagian peran yang tegas sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antarkota.

"IKN akan memberikan dampak yang besar kepada kota-kota sekitar, maka dari itu penting sekali IKN berkolaborasi bersama dengan kota-kota sekitar. Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain," papar Shima.

Optimisme serupa disampaikan oleh Prof. Fumihiko Seta dari The University of Tokyo.

Ia menggarisbawahi bahwa manajemen kawasan metropolitan yang terukur akan menjadi penentu apakah IKN mampu menarik densitas populasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi jangka panjang.

Baca juga: IKN Tahap II dan Kilang Pertamina Selamatkan Bisnis Hotel Balikpapan

"Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini. Sangat penting untuk Nusantara mengelola kawasan metropolitan dengan baik," ujar Seta.

Berkaca pada keberhasilan wilayah Emilia-Romagna di Italia, penggabungan kapasitas UMKM lokal dengan akses pasar global menjadi prasyarat penting.

Keberlanjutan kawasan metropolitan baru ini akan benar-benar diuji saat stimulus anggaran infrastruktur APBN mulai berkurang, dan daerah-daerah penyangga tersebut dituntut mandiri dalam rantai pasok ekonomi regional.