Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IKN, Balikpapan, dan Samarinda Masuk dalam Konsep Greater Nusantara

Kompas.com, 8 Juni 2026, 11:54 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com — Cetak biru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memperluas jangkauan operasionalnya ke tingkat metropolitan makro.

Pemerintah melalui Otorita IKN kini mulai mengalihkan fokus strategi, dari yang semula bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik sektoral di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), beralih ke arah penyelarasan ekonomi wilayah penyangga.

Siasat integrasi ini diwujudkan melalui penguatan konsep ekonomi Tiga Kota (Tri-City) yang melekat dalam payung besar "Greater Nusantara".

Baca juga: Greater Nusantara, Strategi Mencegah IKN Jadi Kota Hantu

Perluasan interaksi ruang ini merupakan respons preventif untuk memotong risiko kegagalan struktural kota baru.

Hal ini mengingat sejarah tata kota dunia yang mencatat banyak proyek pemindahan ibu kota berujung menjadi kota sepi (ghost town) akibat keterisolasian geografis dan lambatnya pembentukan densitas populasi organik.

Ketergantungan Logistik dan Ancaman Isolasi Spasial

Perumusan konsep Tri-City dalam "Greater Nusantara" didasari oleh evaluasi empiris terhadap keterbatasan daya dukung internal IKN pada fase awal pertumbuhan.

Data perencanaan menunjukkan bahwa kawasan ibu kota baru tidak dapat berdiri sebagai entitas tunggal yang mandiri.

Aktivitas sirkulasi di KIPP memiliki ketergantungan masif terhadap rantai pasok material bangunan hulu, distribusi bahan pangan harian, hingga akomodasi hunian bagi para pekerja.

Jika interaksi ekonomi dengan daerah sekitar tidak dihidupkan sejak dini, kawasan ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan aktivitas (stagnasi) begitu stimulus anggaran konstruksi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dikurangi.

Baca juga: 330 Kg Sampah Ditemukan di IKN, Basuki: Kabar Baik

Risiko keterisolasian ruang inilah yang melatarbelakangi Otorita IKN untuk mengikat kota-kota utama di Kalimantan Timur ke dalam satu ekosistem terpadu.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan organik Nusantara hanya bisa dicapai melalui kerja sama lintas batas administrasi.

"Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara," papar Pungky, dikutip Kompas.com, Senin (8/6/2026).

Distribusi Spillover Effect dan Ketahanan Ekonomi

Tujuan utama dari implementasi konsep Tiga Kota di dalam "Greater Nusantara" adalah menciptakan pembagian peran kerja regional (regional division of labor) yang saling mengunci.

Melalui mekanisme ini, pemerintah memproyeksikan terjadinya dampak rambatan ekonomi (spillover effect) yang merata, sekaligus mengamankan ketahanan logistik ibu kota tanpa harus membebani anggaran pusat secara terus-menerus.

Indikator awal dari berjalannya dampak rambatan ini tercatat pada performa ekonomi daerah mitra terdekat.

Baca juga: Beruang Madu, Lutung Merah, dan Rusa Sambar Kembali Kuasai Hutan IKN

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau