Ketimbang IKN, Bali Lebih Realistis Jadi Pusat Finansial Internasional
Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Finansial Internasional (Special Financial Center) memicu perdebatan mengenai penentuan lokasi yang paling siap menerima limpahan modal global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka menolak penempatan pusat finansial tersebut di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dengan alasan kondisi lapangan yang masih sepi.
Baca juga: Pusat Finansial Internasional IKN Ditolak Purbaya, Otorita Ogah Komentar
Kritik dari bendahara negara ini direspons dengan sikap bungkam oleh Otorita IKN melalui Staf Khusus Komunikasi Publik, Troy Pantouw, yang enggan memberikan komentar resmi.
Gagasan pembentukan Pusat Finansial Internasional ini awalnya muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan Bali sebagai lokasi strategis.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik gagasan ini dengan menilai momentum sekarang tepat untuk menangkap peluang migrasi modal asing asal Rusia, Ukraina, serta limpahan likuiditas dari Timur Tengah yang mencari suaka investasi aman dari konflik geopolitik.
Syarat Mutlak Pusat Finansial Dunia
Pengamat dan CEO Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono, berpendapat, membangun pusat keuangan dunia membutuhkan variabel yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penyediaan infrastruktur fisik dasar.
Menurutnya, kota-kota yang sukses menjadi Pusat Finansial Internasional (PFI) global, seperti New York, London, Hong Kong, Singapura, dan Duba, berfungsi sebagai episentrum bisnis sekaligus markas regional perusahaan multinasional.
Negara-negara yang menjadi wilayah aman (safe haven) bagi para miliarder atau High-Net-Worth Individuals (HNWI), seperti Swiss, Luksemburg, hingga Singapura, memiliki karakteristik mendasar yang belum sepenuhnya tersedia di IKN.
Baca juga: Akhirnya, Polresta IKN Resmi Dibentuk, Siapa Kepalanya?
Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah prasyarat utama yang wajib dipenuhi untuk membangun kepercayaan investor meliputi tata kelola dan regulasi atau menjamin kepastian hukum, stabilitas politik, integritas pemerintahan yang transparan, serta fundamental ekonomi yang menjaga stabilitas nilai mata uang.
Kemudian insentif fiskal dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah berpadu insentif pajak menarik guna menjaring investasi asing dalam jumlah besar ke pasar modal.
Prasyarat selanjutnya adalah konektivitas global berupa infrastruktur penerbangan langsung (direct flight) dari dan ke pusat bisnis utama dunia, serta jaringan internet berkecepatan tinggi tanpa waktu henti (zero downtime).
Baca juga: Plaza Seremoni IKN Sabet Penghargaan Internasional dari Malaysia
Berikutnya, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan tenaga kerja ahli (talent pool) berkualitas tinggi.
"Tak lupa juga fasilitas izin tinggal melalui sejumlah kebijakan keimigrasian, seperti golden visa yang memungkinkan para HNWI menetap, berbisnis, dan berinvestasi di sektor properti premium," tutur Hendra kepada Kompas.com, Sabtu (4/7/2026).
Potensi Jangka Panjang IKN versus Keunggulan Bali
Secara konsep dasar, IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan seperti Washington, D.C. atau Canberra, sementara Jakarta dipertahankan sebagai pusat bisnis utama layaknya New York atau Sydney.
Meskipun Indonesia memiliki modal besar berupa PDB tertinggi di Asia Tenggara, anggota G20, kaya komoditas, dan berpenduduk besar, daya tawar IKN sebagai pusat keuangan dalam waktu dekat dinilai sangat terbatas.
Baca juga: Proyek Kota Terpadu Ciputra di IKN Tunggu Infrastruktur Terbangun
