Proyek Gedung DPR/MPR dan MA di IKN Masih dalam Tahap "Basic Design"

NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design.

Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com.

"Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 dan pelantikan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2029 bisa digelar di IKN.

Baca juga: Ada Prosedur Kurang Sesuai, Proyek IKN Dapat 51 Rekomendasi dari BPK

Bila kelak terbangun, keberadaan gedung DPR/MPR dan MA akan melengkapi ekosistem perkantoran yang merepresentasikan tiga lembaga Triaspolitika yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Danis menjelaskan, sejatinya progres pembangunan eksositem perkantoran yang masuk dalam Batch I terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Secara kuantitatif, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen.

Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen.

Baca juga: Sampai Oktober 2024, Kementerian PU Guyur IKN Rp 41,90 Triliun

Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik.

Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.

Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara).

Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan.

58 Persen

Sementara, secara umum pembangunan infrastruktur IKN telah menembus angka 58 persen.

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sedangkan Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

Baca juga: Kementerian PU Dukung Infrastruktur Pertanian dan Lanjutkan IKN

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis.

Penyelesaian Batch I menjadi prioritas terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

Sedangkan Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bsia didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.