Pangkas Birokrasi Jakarta, Basuki Jamin Izin Pertamina di IKN Tak Berbelit

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memangkas jalur birokrasi demi mengamankan pasokan energi.

Tak tanggung-tanggung, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menggelar karpet merah perizinan bagi PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) guna menjamin kelancaran operasional di wilayah penyangga ibu kota baru tersebut.

Langkah strategis ini ditegaskan Basuki saat memboyong jajarannya meninjau langsung dua titik vital operasional PHM, yakni Lapangan Handil Central Processing Area (HCA) dan Senipah, Peciko, & South Mahakam (SPS) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (27/2/2026).

Kunjungan ini untuk memastikan integrasi sistem perizinan yang selama ini dianggap sebagai beban administratif bagi pelaku usaha sektor energi di daerah.

Baca juga: Otorita IKN Obral Insentif Fiskal, Kejar Target Investasi di Tengah Ketatnya Persaingan

"Saya berterima kasih atas penerimaan kunjungan ini. Mudah-mudahan keberadaan kami memudahkan perusahaan dalam melakukan operasi dan produksi ke depannya," ujar Basuki, dikutip Kompas.com, Rabu (4/3/2026).

Eks Menteri PUPR ini secara eksplisit menjamin bahwa Otorita IKN akan berdiri di depan untuk memberikan dukungan penuh, terutama dalam aspek legalitas dan administrasi.

"Kami memastikan dukungan OIKN dalam perizinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT PHM, sehingga kolaborasi kita akan menjadi lebih baik ke depannya," tegasnya.

IKN Gantikan Jakarta

Bagi pelaku usaha hulu migas, janji Basuki merupakan angin segar. Selama puluhan tahun, rantai perizinan operasional sering kali mengharuskan koordinasi panjang hingga ke pusat pemerintahan di Jakarta. Kini, pusat kendali tersebut ditarik ke Nusantara.

General Manager PT PHM, Setyo Sapto Edi, mengakui, pemusatan perizinan di Otorita IKN mengubah peta efektivitas operasional perusahaan. Transformasi birokrasi ini dinilai memotong kompas prosedur yang sebelumnya berbelit.

Baca juga: Amerika Guyur IKN 2,49 Juta Dolar AS, Buat Apa Saja?

“Segala perizinan sekarang sudah lebih dimudahkan. Yang dulu sebagian harus ke Jakarta, sekarang cukup di Otorita IKN. Itu merupakan suatu kemudahan operasi buat kami,” ungkap Setyo.

Setyo menambahkan bahwa kehadiran langsung Kepala Otorita ke lapangan memberikan kepastian hukum bagi sinergi antara proyek strategis nasional IKN dengan ketahanan energi yang dikelola Pertamina.

“Kami sangat didukung penuh oleh Otorita IKN untuk bisa menjalankan operasi dengan baik,” imbuhnya.

Ambisi Superhub dan Diversifikasi Ekonomi

Kolaborasi ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN).

Otorita IKN tampaknya tidak ingin pembangunan Nusantara hanya terjebak pada proyek fisik gedung pemerintahan, melainkan juga penguatan ekosistem energi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam diskusi terbuka antara Otorita IKN dan PHM, dibahas pula potensi diversifikasi sektor ekonomi.

Baca juga: Dapat Hibah Rp 39 Miliar dari Amerika, IKN Bersiap Jadi Cognitive City Pertama di Dunia

Hal ini mengindikasikan bahwa IKN tidak hanya akan menjadi konsumen energi, tetapi juga mitra dalam pengembangan teknologi energi yang lebih hijau bersama Pertamina.

Namun, di balik kemudahan "karpet merah" ini, publik tetap menanti sejauh mana efektivitas perizinan terpadu ini mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi energi dan pelestarian lingkungan di sekitar kawasan IKN.