Evaluasi Sukarela Tingkat Lokal SDGs Nusantara Rilis di Forum PBB

Peluncuran ini dilakukan di sela acara Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Ke-11, sebuah forum yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) pada 20-23 Februari 2024 di Bangkok, Thailand.

APFSD merupakan forum tahunan dalam rangka tindak lanjut dan peninjauan kemajuan Agenda SDGs 2030.

Bambang mengatakan, VLR Nusantara erupakan yang pertama di dunia untuk ibu kota, demi memastikan keselarasan perencanaan pembangunan dengan SDGs.

VLR IKN menguraikan bagaimana perencanaan dan strategi pembangunan baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, mesti selaras dengan agenda 2030.

Selain itu SDGs juga dimanfaatkan sebagai kerangka untuk mendiskusikan inovasi dan tantangan berkelanjutan IKN.

Berbeda dengan VLR dari berbagai daerah lainnya di dunia, VLR IKN juga melakukan analisis ex-ante dampak keberadaan IKN terhadap capaian SDGs wilayah di mana IKN berada yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur sampai tahun 2030.

"OIKN baru pertama menyusun VLR, namun harapannya memberikan dampak bagi akselerasi SDGs di IKN dan Nasional," ujar Bambang.

Dokumen VLR SDGs Nusantara ini disusun dengan melibatkan para pihak baik pemerintah dan nonpemerintah serta mendapat dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia dan mitra pembangunan cq. UNESCAP, UNRCO di Indonesia, UNDP, dan ADB.

Dalam intervensi negara yang disampaikan Bambang selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada APFSD ke-11 ini, adalah pentingnya melokalisasi program SDGs sampai ke tingkat desa.

"Dengan melokalisasi SDGs, kami tidak hanya menyinkronkan agenda global dan nasional, namun kami juga memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan bottom-up," katanya.

Selain itu, Bambang juga menekankan menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam pencapaian SDGs.

DGs hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif, termasuk pemerintah dan semua aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.

"Kami belajar bahwa mendorong kerja sama multipihak tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus disusun secara strategis," ungkapnya.

Inisasi VLR SDGs Nusantara diapresasi dunia, karena berbeda dari kebanyakan kota yang memiliki VLR ketika kota sudah terbangun.

Under-Secretary General untuk PBB dan ESCAP Executive Secretary Armida Salsiah Alisjahban mengapresiasi kerja sama dengan OIKN untuk penyusunan VLR ini.

"Khusus VLR Nusantara berbeda karena biasanya VLR kota-kota pada umumnya semacam evaluation of assessment yang sifatnya ex-post, untuk Nusantara berbeda karena kotanya belum ada, baru dibangun," cetus Armida.