Hak Angket Pemilu dan Minat Investasi Swasta di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara soal pengaruh wacana pengajuan hak angket pemilihan umum (pemilu) 2024 terhadap iklim investasi di IKN.

Wacana hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama partai politik pengusungnya yang meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam online media briefing pada Selasa (27/2/2024) menjelaskan, kepastian pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan menempati posisi selanjutnya akan memberikan efek lebih baik bagi investasi di IKN.

Dirinya juga mengakui bahwa adanya momentum pilpres beberapa waktu lalu sempat memengaruhi minat investasi yang masuk ke IKN.

Namun demikian, Agung mengatakan berdasarkan beberapa analisa, hak angket bukan untuk mengubah hasil pemilu.

Sehingga, siapapun pemimpin Indonesia selanjutnya, akan terus melanjutkan pembangunan IKN mulai Oktober 2024 ini.

"Dan pada akhirnya tentu yang penting ada kepastian hasil pemilu ini, pemerintahan yang terpilih, tadi disampaikan, pada bulan Oktober akan terus melanjutkan pembangunan IKN," papar Agung.

Adapun total surat pernyataan minat investasi (LoI) yang masuk ke IKN hingga akhir Februari ini sudah mendekati 360, yang berasal dari investor dalam maupun luar negeri.

"Kalau diurai sejak groundbreaking pertama pada September 2023, sudah banyak, total nilainya menuju Rp 50 triliun komitmennya," tuntas Agung.